KPK Sudah Usut Proyek Ruang Banggar

Sabtu, 21 Januari 2012 04:47 WIB

Suasana ruang rapat Badan Anggaran yang baru direnovasi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/1). Proyek pembangunan dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR menelan biaya sebesar Rp 20 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., mengatakan proyek renovasi ruangan Banggar sudah diusut KPK dengan adanya laporan yang diterima pada Ahad lalu. "Sekarang masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan," kata Johan.

Proyek ruang Banggar menjadi sorotan masyarakat karena dinilai teramat mahal. Badan Kehormatan DPR sudah memeriksa beberapa pihak dan memutuskan akan melakukan konfrontasi dengan tiga kubu yang terlibat, yaitu Sekjen DPR, Banggar, dan Badan Urusan Rumah Tangga. Namun mereka berkelit.

Ketua Banggar DPR Muhammad Prakosa menyebutkan usulan renovasi datang dari Banggar. "Yang jadi masalah adalah biaya terlalu tinggi dengan ruangan yang tidak begitu mewah," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan sejumlah proyek internal DPR yang diduga berpotensi dikorupsi, termasuk renovasi ruang Badan Anggaran senilai Rp 20,3 miliar, Jumat, 20 Januari 2012 kemarin.

I WAYAN AGUS PURNOMO | M ANDI PERDANA | RUSMAN PARAQBUEQ

Baca Juga:

KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berita Selanjutnya

Titiek dan Tien Soeharto. Foto: Instagram Titiek Soeharto.

Profil dan Kontroversi Tien Soeharto: Kisah Perjalanan Seorang Ibu Negara

2 jam lalu

korupsi DPR

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Video Pilihan

Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

27 September 2021

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, 12 November 2017. Kasus yang menimpa Ketua DPR ini menjadi perhatian karena Setya sempat menghilang saat akan dijemput penyidik KPK, lalu terlibat dalam kecelakaan. ANTARA

Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menambah daftar pimpinan badan legislatif yang terjerat kasus korupsi.

KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

7 September 2018

Empat anggota DPRD Malang resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 September 2018. KPK resmi melakukan penahanan terhadap 22 orang tersangka anggota DPRD Malang periode 2014-2019 tahap ketiga dalam tindak pidana korupsi kasus suap. Mereka diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto

KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

KPU sedang mengebut berkas pelantikan PAW DPRD Kota Malang.

Didakwa Terima Suap 7 M, Anggota DPR Musa Zainuddin Eksepsi

13 Juli 2017

Anggota Komisi V DPR dari fraksi PKB, Musa Zainuddin. ANTARA/Wahyu Putro A

Didakwa Terima Suap 7 M, Anggota DPR Musa Zainuddin Eksepsi

Anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa KPK yang menyebut dia menerima suap Rp 7 miliar.

Suap Proyek Infrastruktur Daerah, Anggota DPR Dituduh Terima 7 M

13 Juli 2017

Suap Proyek Infrastruktur Daerah, Anggota DPR Dituduh Terima 7 M

Anggota DPR Musa Zainuddin didakwa menerima suap Rp7 miliar dalam kasus dugaan korupsi anggaran proyek insfrastruktur di DPR.

Tak Ada Celah Korupsi Anggaran

6 Juli 2017

Tak Ada Celah Korupsi Anggaran

Terungkapnya berbagai modus korupsi dari perencanaan anggaran sampai proses pelaksanaan APBN atau APBD sejatinya karena penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja (ABK) atau performance based budgeting. Pada intinya, ABK merupakan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil (output) dan kemanfaatan (outcome) dari setiap rupiah uang negara/daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan pemerintah pusat/daerah.

Pengakuan Dosen ITB Saat Disodori Tas Berisi Uang E-KTP

4 April 2017