TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengingatkan kadernya untuk satu suara ihwal kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Ia meminta kader Partai Golkar tetap satu suara untuk mendukung keputusan partai. “Partai harus tetap satu suara. Hendaknya apa yang diputuskan oleh partai diikuti dengan baik,” kata dia di kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Rabu 28 Maret 2012.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan DPR tak semestinya menghambat rencana pemerintah menaikkan harga BBM mulai 1 April mendatang. Menurut Ical, penetapan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Sedangkan parlemen hanya memiliki domain untuk menetapkan APBN dan APBN Perubahan.
Dalam penetapan APBN, DPR diminta hanya mengatur besaran subsidi yang bisa dipakai pemerintah. "Ditetapkan saja subsidinya berapa, terserah nanti mau pakai apa subsidi itu,” kata Aburizal di gedung DPR, Senin lalu. Sebagai partai pendukung pemerintah, Ical menyatakan telah menginstruksikan kepada Fraksi Golkar agar tak menghambat rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Namun Golkar tengah mendorong pergantian subsidi BBM dan listrik menjadi subsidi energi.
Meski sikap Ketua Umum Partai Golkar sudah pasti, politikus Golkar di parlemen masih bersikap mengambang ihwal kenaikan harga BBM. Setidaknya hal ini terbaca dari sikap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang juga kader Golkar. Ia mengatakan sidang paripurna bakal berakhir dengan cara voting untuk membuat keputusan tentang Pasal 7 Undang-Undang APBN 2012 tersebut.
Menurut dia, Golkar akan menyerahkan naik-tidaknya harga bahan bakar minyak kepada pemerintah. "Kami akan melihat jalannya sidang dan memutuskan di menit-menit terakhir," kata dia. Kader Golkar ini beralasan, partainya masih mengkaji dan membahas opsi terbaik bagi masyarakat. Priyo mengatakan banyak kader partai sepakat harga BBM tak naik, sehingga tak diperlukan pemberian subsidi sebagai kompensasi kenaikan harga tersebut. "Secara personal, saya tidak ikhlas dengan kenaikan harga BBM," ujarnya. Terlebih lagi, ujar dia, mayoritas masyarakat keberatan dengan kenaikan harga itu.
Sikap menolak kenaikan harga BBM secara tegas dikatakan anggota koalisi partai pendukung pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dalam pembukaan Mukernas PKS di Medan dua hari lalu, menyatakan hal ini. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim mengatakan PKS belum menentukan sikap soal penghapusan pasal tersebut. "Kami baru akan menyikapi jika sudah ada hasil dari tim perumus,” katanya.
Jika Partai Golkar dan PKS dalam voting menolak kenaikan harga BBM, koalisi partai pemerintah bakal kalah. Suara koalisi partai pendukung pemerintah 423 suara dari 560 anggota DPR. Suara Golkar 107 plus PKS 57 adalah sebanyak 164. Adapun komposisi suara anggota koalisi lainnya, Partai Demokrat 148, PAN 46, PPP 37, dan PKB 28. Jika suara Golkar dan PKS bersatu dengan kubu PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra, akan berjumlah 301, dan pasti menang dalam voting.
ARYANI KRISTANTI | RAFIKA AULIA | IRA GUSLINA SUFA | FEBRIYAN
Berita terkait
PKS Siap Keluar dari Koalisi
PPP Juga Mendukung Kenaikan Harga BBM
Hatta Rajasa Pastikan Harga Komoditas Tidak Naik
Demokrat Ancam Depak PKS dari Koalisi
Demokrat Cuma Gertak Koalisi, PKS Tak Jantan'
Demokrat Yakin PKS Tak Berani Bantah SBY
Soal Kenaikan Harga Minyak, PKS Mulai Ragu Menolak
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
Ramadhan Pohan: PKS Langgar Prinsip Koalisi
Burhanuddin: Ancaman Depak PKS Baru dari Elite Demokrat
PKS Surati Presiden Tolak Kenaikan Harga BBM
Golkar dan PKS Membangkang
