TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat memberikan sinyal bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan mendapat sanksi jika tetap berkukuh menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Sangat ada kemungkinan akan diberikan sanksi," kata Ketua Divisi Bidang Komunikasi Politik Partai Demokrat, Andi Nurpati, kepada Tempo melalui telepon, Kamis, 29 Maret 2012.
Nurpati mengatakan, Susilo Bambang Yudoyono sebagai pimpinan partai koalisi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pernah memberikan sanksi kepada PKS karena melanggar kesepakatan koalisi. Sanksi itu diberikan pada akhir tahun 2011 lalu dengan mengurangi satu jatah kursi menteri dari PKS yang sebelumnya mendapat porsi empat menteri. "Ada kemungkinan seperti itu," kata Nurpati.
Sebelumnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, mengisyaratkan partai yang dia pimpin siap keluar dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Yudhoyono. Hal tersebut disampaikannya saat penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS di Medan, Rabu 28 Maret 2012. (Baca: PKS Siap Keluar dari Koalisi )
Luthfi mengatakan, sikap PKS keluar dari koalisi pemerintah akan ditempuh jika pemerintah mengabaikan kondisi rakyat dalam menetapkan kebijakan. Kebijakan yang dimaksudkan Lutfi itu adalah rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April 2012.
Lutfi secara tegas mengatakan PKS selalu siap untuk terus menjadi mitra koalisi dalam pemerintahan Presiden Yudhoyono. "Namun kami juga siap untuk tidak dalam 'perahu' (koalisi)," katanya.
Nurpati yang dikonfirmasi mengatakan, koalisi pasti akan bersikap jika PKS tetap memilih berseberangan dengan kebijakan pemerintah. "Tentu akan dibahas didalam koalisi," katanya.
Dia tidak menjelaskan sanksi yang bakal diterima PKS jika berkukuh menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM meskipun sebelumnya pernah mendapat sanksi. Nurpati juga tidak mempertegas bahwa PKS akan dikeluarkan dari koalisi dengan sikapnya tersebut.
"Harus fair. Kalau mengambil jalan berseberangan dengan pemerintah, silahkan keluar dari koalisi," kata Nurpati. Yang namanya berkoalisi, kata dia, harus mendukung kebijakan pemerintah.
Nurpati berujar, partai koalisi bukan dilarang mengkritisi pemerintah. Namun dalam kebijakan yang ditelorkan pemerintah, koalisi harusnya mendukung. "Etika berkoalisi kan ada," katanya.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terkait
PKS Siap Keluar dari Koalisi
Golkar dan PKS Belum Bulat Suara Soal BBM
Golkar dan PKS Membangkang
Demokrat Ancam Depak PKS dari Koalisi
Demokrat Cuma Gertak Koalisi, PKS Tak Jantan'
Demokrat Yakin PKS Tak Berani Bantah SBY
Soal Kenaikan Harga Minyak, PKS Mulai Ragu Menolak
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
Ramadhan Pohan: PKS Langgar Prinsip Koalisi
Burhanuddin: Ancaman Depak PKS Baru dari Elite Demokrat
PKS Surati Presiden Tolak Kenaikan Harga BBM
Golkar dan PKS Membangkang
PKS Dianggap Tak Patut Bahas RAPBN Perubahan
