TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan partainya menginginkan pengambilan keputusan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada rapat paripurna yang akan digelar pada Jumat, 30 Maret 2012, melalui voting tertutup.
"Kalau terbuka, sorot kamera Anda akan tertuju pada kami. Saya tidak tahu apakah kami tahan karena ditonton oleh seluruh masyarakat. Kecuali Anda sepakat tidak menyiarkan apapun," kata Priyo di gedung DPR, Kamis, 29 Maret 2012.
Baca Juga:
Menurut politikus yang juga Wakil Ketua DPR ini, sangat sulit pengambilan keputusan kenaikan BBM dalam paripurna besok bisa ditempuh dengan musyawarah mufakat. Maka, kemungkinan pengambilan keputusan dengan cara voting akan sangat besar. "Kalau votingnya tertutup, kami akan lebih bebas," katanya.
Priyo menyatakan belum ada keputusan dari Golkar apakah setuju atau tidak tentang rencana kenaikan BBM. Golkar, kata Priyo, akan memberikan keputusan tersebut pada menit-menit akhir. "Tunggu saja sikap kami besok," katanya.
Menurut Priyo, naik atau tidaknya BBM merupakan yuridiksi kewenangan pemerintah. DPR, kata dia, hanya berwenang untuk memberikan plafon subsidi. "Jadi, silakan pemerintah dengan kearifannya apakah mendengar atau tidak seruan dari masyarakat," katanya.
Namun, Priyo mengakui jika posisi pemerintah sangat dilematis karena terbentur oleh undang-undang yang mengatur soal defisit anggaran maksimal tiga persen. "Kalau plafon subsidi sudah diputus sekian trilun, tetapi defisit tetap lebih tiga persen, juga melanggar," ujarnya.
Maka, Priyo melanjutkan, pihaknya akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menyesuaikan terkait Pasal 7 ayat 6 UU Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012 yang menyatakan tidak ada kenaikan BBM. "Meskipun sejujurnya secara individu, saya tidak senang dan tidak ikhlas BBM naik," kata Priyo.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Demokrat Persilakan PKS Keluar Koalisi
PKS Siap Keluar dari Koalisi
Golkar dan PKS Belum Bulat Suara Soal BBM
Burhanuddin: Ancaman Depak PKS Baru dari Elite Demokrat
PKS Surati Presiden Tolak Kenaikan Harga BBM
Golkar dan PKS Membangkang
PKS Dianggap Tak Patut Bahas RAPBN Perubahan
