TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal mengatakan bahwa PKS siap untuk berada di luar koalisi. Namun, ia mengatakan bahwa PKS tak akan bersikap aktif soal posisi mereka di koalisi. Mereka memilih menunggu sikap Partai Demokrat sebagai pimpinan koalisi untuk mengeluarkan mereka.
"Surat perjanjian PKS tetap koalisi sampai 2014. Namun, kalau PKS dikeluarin karena sikap tegas PKS, berarti selesailah perjanjian tersebut," ujarnya kepada Tempo melalui pesan singkat, Kamis, 29 Maret 2012.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, mengisyaratkan partai yang dipimpinnya siap keluar dari koalisi dalam pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono. “Istilahnya, PKS siap tidak 'satu perahu' lagi,” katanya.
Dalam pidato politiknya pada penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS di Medan, Rabu, 28 Maret 2012 malam, Luthfi menyebutkan keluar koalisi itu ditempuh jika pemerintah tidak mempedulikan kondisi rakyat dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.(Baca: PKS Siap Keluar dari Koalisi )
Menurut Luthfi, PKS memahami pemerintah menginginkan postur APBN yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, PKS tidak menginginkan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu dengan cara menimbulkan kesulitan untuk rakyat. "Formulasi yang ditawarkan PKS adalah kombinasi postur APBN yang sehat dan tidak mengabaikan rakyat," katanya.
Luthfi mengatakan, banyak pihak salah paham, bahkan mencemooh dan mencerca sikap politik yang ditunjukkan PKS sebagai mitra koalisi tersebut. Namun pihaknya merasa tidak perlu untuk melayani cemoohan dan cercaan itu. "Kita cukup membuktikan kinerja yang baik untuk rakyat," katanya.
Dengan sikap politik itu, kata dia, PKS selalu siap untuk terus menjadi mitra koalisi dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Namun kita juga siap untuk tidak dalam 'perahu'," katanya.
Soal komitmen PKS dalam koalisi juga ditegaskan oleh Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim. Menurut dia, dalam rapat Majelis Syuro PKS di arena Mukernas, lembaga tertinggi di PKS itu memutuskan tetap mengusung pemerintahan SBY dan Boediono sampai 2014. "Kami belum berfikir untuk mengakhiri kontrak koalisi itu," ujarnya.
Abdul Hakim menegaskan PKS tidak pernah secara tegas menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Menurut dia, seperti dalam surat PKS kepada Presiden SBY, partainya hanya meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pilihan lain selain menaikan harga BBM. "Karena selama inikan perdebatan hanya soal naik saja. Tidak pernah membahas soal opsi bagaimana caranya agar tidak naik. Kami menawarkan beberapa opsi supaya tidak dinaikkan. Bukan menolak," ujarnya.
FEBRIYAN
Berita terkait
Demokrat Persilakan PKS Keluar Koalisi
PKS Siap Keluar dari Koalisi
Golkar dan PKS Belum Bulat Suara Soal BBM
Golkar dan PKS Membangkang
Demokrat Ancam Depak PKS dari Koalisi
Demokrat Cuma Gertak Koalisi, PKS Tak Jantan'
Demokrat Yakin PKS Tak Berani Bantah SBY
Soal Kenaikan Harga Minyak, PKS Mulai Ragu Menolak
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
Ramadhan Pohan: PKS Langgar Prinsip Koalisi
Burhanuddin: Ancaman Depak PKS Baru dari Elite Demokrat