Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR: Panitia Seleksi Kecolongan Rekening Calon OJK

image-gnews
Harry Azhar Aziz. TEMPO/Imam Sukamto
Harry Azhar Aziz. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat menuding panitia seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kecolongan saat memilih nama-nama calon yang diusulkan. Menurut Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Harry Azhar Azis, saat seleksi dilakukan, panitia tidak memperhatikan kewajaran rekening calon komisioner. Panitia yang diketuai Menteri Keuangan Agus Martowardojo ini juga tidak melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat menelusuri rekening calon komisioner.

Agar tidak kecolongan lagi, Dewan akan meminta pendapat sejumlah lembaga terkait agar calon yang terpilih memiliki rekam jejak yang bersih. Ia juga menegaskan calon yang memiliki transaksi mencurigakan belum bisa dipastikan terindikasi pidana.

Dalam laporannya kepada Dewan, Selasa malam lalu, PPATK menyatakan ada dua calon komisioner yang diduga memiliki transaksi mencurigakan. Meskipun namanya tak disebutkan, menurut Harry, kedua calon tersebut melakukan transaksi di atas Rp 500 juta. "Jika ditemukan indikasi pidana setelah calon tersebut terpilih, mereka harus mundur dari jabatannya," kata politikus Partai Golkar ini.

Pengamat pasar modal, Yanuar Rizki, mengatakan proses seleksi calon komisioner tidak optimal karena tidak menelisik soal rekening. "OJK ini nanti menjadi lembaga super power, seharusnya kapasitas calon sudah teruji," katanya kemarin.

Bila terpilih, calon komisioner harus mampu melepas transaksi keuangan agar benar-benar independen. Masalah independensi sejak awal harus dibuktikan kepada publik bahwa calon tersebut tidak berpotensi dan terindikasi korupsi.

Dia juga meminta PPATK berani menyebutkan calon yang terlibat transaksi mencurigakan. Tujuannya, agar publik bisa menilai kualitas calon. Jika tidak, ia khawatir akan terjadi kesepakatan terselubung antara PPATK dan DPR yang berujung pada utang budi politik.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan telah mengklarifikasi transaksi mencurigakan calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Klarifikasi dilakukan terhadap 21 nama yang diajukan sebelumnya oleh panitia seleksi. "Ada kemungkinan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) akan melakukan evaluasi. Informasi sudah kami peroleh, sudah kami klarifikasi kepada yang bersangkutan," katanya di kompleks Parlemen Senayan kemarin.

Ketika ditemui di gedung DPR, Selasa malam lalu, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso menolak membeberkan hasil rapat tertutup dengan Dewan tersebut. Ia menyatakan PPATK masih menyelidiki transaksi tersebut dan prosesnya tidak boleh diketahui oleh publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan pada 7 hingga 14 Juni. Setelah proses lobi, Komisi Keuangan akan memilih tujuh nama atau tidak sama sekali. Jika tidak ada nama yang terpilih, ke-14 calon itu akan dikembalikan kepada presiden.

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Danang Widyoko, mengatakan calon komisioner seharusnya memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. "Jangan menjadikan OJK sebagai panti jompo," ujarnya saat dihubungi kemarin.

Dewan sebaiknya memilih calon yang berusia muda. Bila calon yang lolos berusia lanjut, harus dipastikan bisa bertanggung jawab secara fisik terhadap posisi yang diembannya. Kemarin, Badan Intelijen Negara juga menyampaikan laporan dalam rapat tertutup dengan Dewan. Menurut Harry, BIN menyatakan ada beberapa calon yang tak jujur melaporkan keuangannya. "Ada yang terindikasi memanfaatkan jabatan," ujarnya.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berharap Otoritas Jasa Keuangan semestinya menjadi tempat pengaduan bagi konsumen. "Konsumen bisa diberi kemudahan akses untuk mengadu," ujar ketua YLKI Sudaryatmo kemarin.

AKBAR TRI KURNIAWAN | ROSALINA | ANDI PERDANA | SUNDARI | DEWI RINA

Berita Terkait
Lima Langkah Hemat BBM Nasional ala SBY

SBY: Pemerintah dan BUMN Berilah Contoh Hemat BBM

Lippo Grup Bangun Mega Proyek Senilai US$ 1,2 Miliar

Dilanda Gonjang Ganjing, Rupiah Sempat Tembus 9.600

Dow Jones Naik 125 Poin, Facebook Jatuh 9,6 Persen

Tambah Kandang Ayam, Sierad Pinjam Duit Rp 417,8 M

Jalur Kereta Cirebon-Brebes Rampung Tahun Ini

Erajaya Beli Merk Jual Ibox US$ 18 juta



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 jam lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020


Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Umat Islam melakukan umrah di Masjidil Haram pada malam Ramadan ke-29 di kota suci Mekah, Arab Saudi, 7 April 2024. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/File Photo
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.


Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.


Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Kader Partai Gerindra wilayah Jakarta Timur hadir dalam acara Konsolidasi Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di GOR Otista, Jakarta, 10 Juni 2023. Gerindra meminta para kader memulai 'serangan darat' untuk memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gerindra menargetkan bisa menguasai Jakarta sehingga bisa menambah perolehan kursi di DPR dari dapil Jakarta. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajak para kader untuk memanfaatkan media sosial untuk memenangkan Gerindra di Pemilu 2024. Namun, dia mengingatkan bahwa media sosial bukan digunakan untuk menjelek-jelekkan partai dan capres lain. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.


Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.