Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontras: Ada Pembiaran Polisi di Kasus Sampang

image-gnews
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim saat memberikan keterangan pers didampingi Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh di Sampang, Jakarta, (28/08). Komnas HAM mendesak Pemerintah mengusut dan menuntaskan bentrok antara kelompok Syiah dan anti Syiah di Sampang, Madura. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim saat memberikan keterangan pers didampingi Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh di Sampang, Jakarta, (28/08). Komnas HAM mendesak Pemerintah mengusut dan menuntaskan bentrok antara kelompok Syiah dan anti Syiah di Sampang, Madura. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, Andy Irfan Junaidy, mengatakan ada pembiaran oleh pihak kepolisian saat penyerangan warga muslim Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Ahad lalu. Saat itu, ada empat polisi di lokasi, tapi mereka tak melakukan pencegahan.

“Dari Desember hingga peristiwa kemarin, setiap warga Syiah melapor, pasti tidak ditanggapi,” kata Andy Irfan kepada Tempo, Selasa malam, 28 Agustus 2012.

Andy mengatakan, ketika warga muslim Syiah melakukan silaturahmi Lebaran ketupat, mereka melihat ratusan orang bergerombol dan bergerak menuju ke arah mereka. Warga Syiah kemudian menghubungi Kepolisian Sektor Omben dan Kepolisian Resor Sampang, namun tidak ada tanggapan berarti. Hanya beberapa petugas yang datang.

Ketika melihat penyerangan, menurut Andy, polisi juga hanya diam, tidak meminta bantuan personel dengan jumlah yang lebih besar. “Polisi bilang, hanya untuk pengamanan Lebaran,” kata Andy. Ia menyayangkan polisi baru datang pukul 13.00 setelah kerusuhan selesai. Itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Aparat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur baru datang lengkap di lokasi pukul 15.00.

Andy menuturkan, bukti-bukti itu menunjukkan bentuk pengabaian oleh kepolisian. Warga sudah melapor sejak Januari dan meminta pengamanan, namun tidak diindahkan. Sejak awal 2012, muslim Syiah sudah sering mendapatkan ancaman dari warga intoleran, baik melalui pesan pendek (SMS) gelap maupun ketika berpapasan di tengah jalan. Warga Syiah sendiri tidak menyangka bahwa ancaman yang sudah setiap hari mereka terima benar-benar terjadi pada Ahad itu.

Ketua Komisi Nasional HAM Ifdhal Kasim membenarkan keterangan Kontras. Ifdhal juga mendapatkan informasi bahwa massa intoleran itu membawa bom molotov, parang, celurit, dan senjata lain. “Namun kepolisian tidak serius menanggapi hal itu,” ujar Ifdhal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan informasi yang dihimpun Komnas, menurut Ifdal, sejak 23-25 Agustus, sejumlah warga telah melakukan sweeping di tiga desa di Kecamatan Omben, Sampang. Mereka melakukan sweeping terhadap setiap warga yang keluar dari tiga desa tersebut. Karena itu, kata Ifdhal, pengumpulan massa yang kemudian berujung pada penyerangan itu bukan tiba-tiba.

Sekitar 200 warga anti-Syiah menyerbu permukiman milik komunitas Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Ahad, 26 Agustus 2012. Seorang tewas, tujuh lainnya kritis, belasan luka-luka, dan puluhan rumah terbakar.

SUNDARI

Terpopuler:
Kerusuhan Syiah Sampang Direncanakan Jauh Hari

Yusril: Saya Tak Bermaksud Hina Presiden

Pemicu Rusuh Sampang: Penyalahgunaan Fanatisme Agama

Hari Ini Markus Mekeng Resmi Diganti

Gamawan: Kontrak e-KTP Kemendagri dengan PNRI

NU: Syiah Tidak Sesat, Hanya Berbeda

Kerusuhan Sampang, Polisi Dituding Abaikan Warga

DPR Tuntut Tanggung Jawab Bupati Sampang

Warga Syiah Emoh Dievakuasi karena Punya Tembakau

Pelaku Pungutan Liar Calon PNS Terancam Pidana

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Viral Pengeroyokan, India Marak Aksi Kekerasan atas Nama Agama

27 Juni 2019

Seorang pengunjuk rasa memegang poster selama protes menentang aksi main hakim sendiri sampai mati terhadap seorang pria Muslim Tabrez Ansari oleh gerombolan Hindu, di Kolkata, India, 26 Juni 2019. [REUTERS / Rupak De Chowdhuri]
Viral Pengeroyokan, India Marak Aksi Kekerasan atas Nama Agama

Protes kekerasan atas nama agama digelar di India, setelah gerombolan Hindu melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang pria Muslim pekan lalu.


Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

10 April 2019

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani. TEMPO/Amston Probel
Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.


SETARA Curiga Kekerasan Pemuka Agama Sebagai Sebuah Rangkaian

20 Februari 2018

Petugas kepolisian melakukan olah TKP kasus penyerangan di Gereja Santa Lidwina, DI Yogyakarta, Minggu (11/2)11 Februari 2018. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus penyerangan gereja ini. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
SETARA Curiga Kekerasan Pemuka Agama Sebagai Sebuah Rangkaian

Hendardi mengatakan bahwa tujuan dari pihak yang melakukan penyerangan itu, yakni menciptakan instabilitas.


Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

9 Desember 2017

Aktivis HAM Kontras membagikan stiker bertemakan HAM saat melakukan aksi demo di Bundaran HI, Jakarta, 10 Desember 2015. Penetapan tanggal tersebut adalah untuk memperingati pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TEMPO/Subekti
Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.


Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

7 Desember 2017

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari (kedua kanan) memberikan keterangan pers seusai fit and proper tes sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, 6 Desember 2017.  Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama hampir 6 jam, Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI


KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

7 Desember 2017

Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, saat menyampaikan siara pers terkait peringatan 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017
KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.


Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

6 Desember 2017

Ilustrasi kekerasan. radiocacula.com
Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.


Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

1 Desember 2017

Koordinator Kontras, Yati Andriyani. TEMPO/Rezki A.
Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

Kontras berharap penyelidikan kasus kematian La Gode berjalan transparan, obyektif dan akuntabel.


Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

29 Oktober 2017

Aktivis KontraS, Satrio Wirataru (kiri) dan Alex Argo Hernowo (kanan) menunjukan foto-foto bukti penyiksaan terhadap Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia di Kantor KontraS, Jakarta, 28 Maret 2015. KontraS menemukan fakta yang memperkuat dugaan adanya rekayasa kasus. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

Kontras meluncurkan film dokumenter tentang Yusman Telaumbanua, pemuda Nias yang divonis hukuman mati oleh pengadilan.


Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

24 Oktober 2017

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengantarkan ribuan kartu pos bergambar mendiang Munir untuk Presiden Joko Widodo di Kantor Sekertariat Negara, Jakarta, 17 Januari 2017. Dalam ribuan kartu pos tersebut terdapat sejumlah tanda tangan masyarakat dari 20 daerah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

Komisi Kepresidenan dinilai akan memudahkan Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.