Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelantikan Gubernur, Pedagang Malioboro Tumpengan

Editor

Alia fathiyah

image-gnews
Pedagang kaki lima bergotong-royong membersihkan area pedestrian tempat mereka biasa berdagang di sepanjang jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (10/10). Para pedagang memutuskan tidak berjualan selama sehari untuk menghormati Pelantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur provinsi DIY. TEMPO/Suryo Wibowo
Pedagang kaki lima bergotong-royong membersihkan area pedestrian tempat mereka biasa berdagang di sepanjang jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (10/10). Para pedagang memutuskan tidak berjualan selama sehari untuk menghormati Pelantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur provinsi DIY. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Malioboro tidak berjualan hari ini, 10 Oktober 2012, untuk merayakan pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Paku Alam IX menjadi wakilnya. Para pedagang pun mengadakan tumpengan.

"Kami juga mengadakan tumpengan sebagai rasa syukur dan dukungan Keistimewaan Yogyakarta," kata Rudianto, Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro.

Sekitar 2.500 pedagang sengaja libur untuk menyambut hari bersejarah bagi Keistimewaan Yogyakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan melantik Sultan dan Pakualam di Istana Gedung Agung hari ini.

Acara tumpengan pun dilakukan di delapan titik di kawasan Malioboro, tempat mereka berjualan. Mulai dari Taman Parkir Abu Bakar Ali, sepanjang Jalan Malioboro hingga Jalan Ahmad Yani atau ujung Malioboro. Istama Gedung Agung sendiri berada di Jalan Ahmad Yani. Libur dan bertumpeng ria itu, sekaligus memperingati ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-256. 

Saat tidak berjualan, di pagi harinya para pedagang bekerja bakti membersihkan kawasan tempat mereka berjualan. Acara tumpengan dilakukan pada sore hari usai acara pelantikan.

"Para pedagang urunan, ada yang menyumbang Rp 5 ribu, ada yang Rp 10 ribu. Ini merupakan inisiatif pedagang, bukan dari pemerintah," kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun para pedagang kaki lima tidak berjualan, dipastikan toko-toko besar dan mal tetap buka. Alat transportasi dan Jalan Malioboro tetap beroperasi seperti biasa.

"Para tulang parkir pakai pakaian adat Jawa dengan belangkon juga," kata Kelik, salah satu juru parkir di jalan Malioboro. 

"Sehari tidak berjualan untuk menyambut pelantikan Ngarso Dalem (Sultan) sebagai rasa syukur dan hormat kami," kata Sumarno, salah satu pedagang kaki lima.

MUH SYAIFULLAH

Berita Lain:
2/3 Bintang Film Porno Jepang Jadi Pelacur  
Gaji Menteri Tak Cukupi Kebutuhan Siti Fadilah 
Seberapa Sering Idealnya Suami Istri Bercinta? 
Kata Siti Fadilah Soal Uang ke Cici Tegal 

FPI Tolak Wagub DKI Pimpin Lembaga Islam  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.