TEMPO.CO, Jakarta - Bola salju penggunaan hak interpelasi untuk menanyakan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seputar kejanggalan proyek pembangunan pusat pembinaan olahraga Hambalang terus bergulir. Jumat, 16 November 2012, giliran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan dukungan.
"Saya melihat ada beberapa hal yang perlu dijelaskan pemerintah soal pengadaan proyek Hambalang," kata Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi, Jumat, 16 November 2012. Usulan pertama penggunaan hak interpelasi muncul dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR setelah menelaah hasil audit BPK.
Arwani meminta pimpinan DPR segera menindaklanjuti rekomendasi soal interpelasi ini. "Usul itu harus segera dibawa ke sidang paripurna Dewan untuk segera ditetapkan," katanya.
Hasil audit BPK menyoroti peran Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kasus korupsi Hambalang. Peran tokoh lain yang sebelumnya santer disebut, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tak tampak dalam audit itu.
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terpopuler:
Gaya Keras Ahok Jadi Shock Therapy Pemda DKI
Deddy Mizwar Pasrah kepada Eep Saefulloh Fatah
Begini Pembagian Kerja Jokowi dan Ahok
Mengapa Pengusaha Tak Mau Outsourcing Dihapus?
Manipulasi Rp 16,1 Triliun di BP Migas