Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaksa Agung Janji Eksekusi Susno Tetap Dilakukan  

image-gnews
Mantan Kabareskrim Susno Duadji (kanan), bersama ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Mantan Kabareskrim Susno Duadji (kanan), bersama ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Basrief Arief berjanji akan mengeksekusi hukuman penjara terhadap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Markas Besar Polri, Susno Duadji. Namun ia meminta agar publik bersabar.

"Saya kira untuk masalah eksekusi saya minta kesabaran, tidak usah diburu-buru," ujar Basrief saat dicegat wartawan seusai salat Jumat di kantornya, Jumat, 11 April 2013.

Basrief mengatakan eksekusi terhadap Susno akan dilakukan secepatnya.
Basrief lalu meminjam istilah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2009 untuk menjelaskan soal eksekusi Susno. "Lebih cepat lebih baik," kata dia dengan tersenyum.

Susno menolak dieksekusi Kejaksaan dengan alasan putusan kasasi di Mahkamah Agung tidak mengamanatkan hukuman badan terhadap dirinya. Ia pun tiga kali menolak menghadiri panggilan eksekusi yang dilayangkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan, Susno melalui pengacaranya melaporkan Kejaksaan Negeri ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri dan Pengawasan Kejaksaan Agung. (Lihat: Perjalanan Susno)

Basrief menyadari eksekusi terhadap seorang terpidana harus dilaksanakan. Sebab, ini menyangkut wibawa hukum. Namun, "Tolong beri kami waktu," katanya. Basrief menambahkan, tidak ada kendala yang dialami Kejaksaan dalam mengeksekusi Susno. Ini hanya soal waktu saja. "Tidak ada masalah dan pada saatnya kami akan eksekusi,".

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Susno hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta, serta membayar uang pengganti Rp 4 miliar. Susno dinyatakan terbukti bersalah karena menyalahgunakan kewenangan dalam menangani kasus PT Salmah Arowana saat menjabat Kabareskrim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Susno menerima suap Rp 500 juta setelah mempercepat penyidikan kasus tersebut. Sedangkan dalam kasus pengamanan dana Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat, dia mengambil untung Rp 4,2 miliar. Pada tingkat banding, hakim mengubah putusan tersebut dengan denda lebih besar menjadi Rp 4,2 miliar. Kedua pihak kemudian mengajukan kasasi, namun ditolak Mahkamah Agung.

TRI SUHARMAN



Topik Terhangat:
Sprindik KPK
| Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

Terpopuler

Pejabat DKI Mundur, Meninggalkan Jokowi
Cara Pargono Memeras Asep Hendro

Akun @IstanaRakyat Di-bully Tweep

Pilihan 2014 Cuma Mega, Prabowo, dan Ical

DPRD Jakarta Tuding Jokowi Sebabkan Pejabat Mundur

Kubu Raffi Ahmad Ancam Pidanakan Dokter BNN

Kicauan @istanarakyat Resmi dari Istana

DPR Aceh: Bendera Kedaulatan Tetap Merah-Putih

Polda DIY Bantah CCTV Hugo`s Cafe Diedit

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Eksekusi pengosongan lahan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tangerang di Ciputat berlangsung ricuh, Selasa 7 November 2023. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.


Posko Menangkan Pancasila Kecam Kekerasan Polri di Banggai

25 Maret 2018

Ilustrasi penggusuran. TEMPO/Hariandi Hafid
Posko Menangkan Pancasila Kecam Kekerasan Polri di Banggai

Selain mengecam penggusuran di Banggai, Posko juga menuntut Pemerintah Jawa Timur menyelesaikan seluruh potensi konflik agraria di Jawa Timur.


Aktivis Jatim Gelar Aksi Solidaritas Eksekusi Lahan di Banggai

25 Maret 2018

Aparat kepolisian membubarkan warga yang menolak rumahnya dieksekusi di Kampung Bugis, Pulau Serangan, Denpasar, Bali, 3 Januari 2017. Eksekusi sengketa lahan seluas 1,12 Hektar yang dihuni 36 keluarga oleh Pengadilan Negeri Denpasar itu diwarnai kericuhan yang mengakibatkan sejumlah warga dan aparat terluka. Foto: Johannes P. Christo
Aktivis Jatim Gelar Aksi Solidaritas Eksekusi Lahan di Banggai

Polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah blokade ibu-ibu yang menggelar pengajian di tengah jalan saat melakukan eksekusi lahan di Banggai..


Syahrul Yasin Minta Eksekusi Asrama Mahasiswa Sulsel Ditunda

28 April 2017

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Iqbal Lubis
Syahrul Yasin Minta Eksekusi Asrama Mahasiswa Sulsel Ditunda

Menurut Syahrul, eksekusi harus menunggu hingga hasil peninjauan kembali yang saat ini masih berproses di Mahkamah Agung keluar.


1.278 Polisi Amankan Eksekusi Lahan di Pulau Serangan Bali  

3 Januari 2017

Bersepeda di Pulau Serangan, Bali. TEMPO/Danne Dhirgahayu
1.278 Polisi Amankan Eksekusi Lahan di Pulau Serangan Bali  

Warga melakukan perlawanan karena lahan yang menjadi obyek eksekusi tidak jelas batasnya.


Perumahan TNI AD Diblokade, Kegiatan Sekolah Terganggu  

19 Juli 2016

Warga penghuni komplek TNI di KPAD Gegerkalong, Bandung, Jawa Barat, memasang barikade di sekitar komplek yang dihiasi poster dan spanduk penolakan perintah pengosongan rumah dinas oleh Kodam III Siliwangi, 13 Juli 2016. TEMPO/Prima Mulia
Perumahan TNI AD Diblokade, Kegiatan Sekolah Terganggu  

Sekolah diliburkan sejak Selasa, 19 Juli, hingga waktu yang belum ditetapkan.


Ini Alasan Pengadilan Ogah Terapkan Sistem Kamar Perkara

18 Mei 2016

Pengadilan Negeri Kepanjen di Jalan Raya Panji 205, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur merupakan pengadilan dengan sistem kamar kedua setelah Mahkamah Agung. TEMPO/Abdi Purmono
Ini Alasan Pengadilan Ogah Terapkan Sistem Kamar Perkara

Penerapan sistem kamar, percepatan minutasi, serta penggunaan aplikasi ATR bisa mencegah terjadinya administrative corruption


Eksekusi Suami Bupati Indramayu Tunggu Salinan Putusan MA  

9 Mei 2016

Mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin alias Yance saat sidang putusan dugaan korupsi pembangunan PLTU Batu Bara Sumuradem di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat. 1 Juni 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Eksekusi Suami Bupati Indramayu Tunggu Salinan Putusan MA  

Vonis empat tahun penjara terhadap Yance belum bisa dieksekusi.


Satpol PP Bongkar Rumah Liar di Tangerang

8 September 2015

Warga menyelamatkan barang-barang miliknya dengan sebuah gerobak saat Petugas Satpol PP melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang kolong rel Kereta Api Juanda, Jakarta, 1 September 2015.  TEMPO/Subekti.
Satpol PP Bongkar Rumah Liar di Tangerang

Satpol PP Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, membongkar sebanyak 120 rumah liar yang berada di Kecamatan Tigaraksa dan Cikupa karena tak ber-IMB.


Pedagang Kaki Lima Digugat Rp 1,1 miliar

7 September 2015

Suasana kemacetan di Jalur Gaza (Jajanan, Lauk, Sayur, Gubug Ashar Zerba Ada) di Masjid Muthohhirin, Yogyakarta. Usai Asar pedagang dan pembeli mulai memadati pasar sore ini untuk membeli sejumlah macam Takjil.  Tempo/Anang Zakaria
Pedagang Kaki Lima Digugat Rp 1,1 miliar

Lima pedagang kaki lima akan diusir dan digugat sebesar Rp 1,120 miliar karena menempati lahan kekancingan Keraton Yogyakarta.