TEMPO.CO, Surabaya-Proses klarifikasi dukungan untuk pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mulai Rabu, 29 Mei 2013. Tapi KPU mengaku bingung setelah mendapati ketua dan sekretaris jenderal Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) ternyata berbeda sikap.
Anggota KPU Jawa Timur Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi Nadjib Hamid mengatakan sebenarnya ada lima partai yang disinyalir memberikan dukungan ganda. Mereka adalah PPNUI, PK, PMB, PNBKI dan PPN. “KPU akhirnya memutuskan untuk fokus ke PPNUI dan PK,” kata Nadjib, Jumat 31 Mei 2013.
Seperti diketahui, dua partai non parlemen itu memberikan dukungan kepada dua pasangan calon melalui kepengurusan yang berbeda. Satu pengurus mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf, lainnya berpihak ke Khofifah-Herman Suryadi Sumawiredja.
KPU kemudian melakukan klarifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM serta dewan pimpinan pusat partai. Menurut Anggota KPU Jawa Timur Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi Nadjib Hamid, saat mendatangi kantor DPP PPNUI di kawasa Rawamangun, Jakarta, KPU hanya bertemu dengan Sekjen Andi William Irfan dan 9 orang lain minus ketua umum. Kata Andi, kepengurusan PPNUI yang sah adalah ketua umum KH.M Yusuf Humaidi dan Sekjen Andi William Irfan dengan Abdur Rachman sebagai ketua dewan pimpinan wilayah Jawa Timur.
Versi Andi, partainya mengusung pasangan KarSa untuk Pemilu gubernur 29 Agustus 2013 mendatang. Ia juga membantah adanya dualisme kepengurusan di dalam tubuh PPNUI. Namun, keterangan berbeda datang dari ketua umjm Yusuf Humaidi. Ketika diklarifikasi dalam waktu yang berbeda, Yusuf mengatakan pihaknya mendukung Khofifah-Herman. Bahkan pengurus wilayah Jawa Timr yang sah adalah Mashun Zein dan sekretaris Budi Chidmadi.
Selesai dengan PPNUI, KPU pun mendatangi kantor PK di bilangan Pulomas, Jakarta. Lagi-lagi, KPU hanya bertemu dengan Sekjen, ketua bidang organisasi dan bendahara. Sedangkan ketua umum Denny M Cilah tidak berada di tempat. Sekjen Restianrick Bachsjirun mengatakan ketua dewan pimpinan wilayah Jawa Timur yang sah adalah Ahmad Tony Dimyati dan sekretaris Makhsun Azis. Restianrick mengakui adanya dua friksi di PK, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga Papua. Namun, ketika diminta untuk menghadirkan ketua umum, Restianrick menyatakan tidak sanggup.
Masalah ternyata muncul. Pada Kamis, 30 Mei 2013, KPU bertemu dengan ketua umum PK. Menurutnya, pengurus DPW Jawa Timur yang sah diketuai oleh Ahmad Isa Noercahyo dan sekretaris Rosadi. Versi ketua, PK mengusung Khofifah, sementara sekjen mendukung KarSa.
Sebagian komisioner KPU Jawa Timur masih berada di Jakarta untuk bertemu langsung dengan ketua dan sekjen PK dalam waktu yang sama. Namun, menurut Anggota KPU Agus Machfud Fauzi, sekjen meminta pengunduran waktu pelaksanaan klarifikasi.
Terkait kerancuan kedua partai ini, KPU kemungkinan akan menggelar rapat pleno setelah proses konfrontasi ini selesai. Jika sampai batas waktu yang ditentukan yaiu 9 Juni 2013 masih belum ada kejelasan, maka KPU pun harus mengambil keputusan dan berpedoman pada kemenkumham dalam keabsahan organisasi. "Nggak mungkin dua-duanya sah. Yang mungkin salah satu sah atau tidak sah dua-duanya," ujar Nadjib.
AGITA SUKMA LISTYANTI
Topik Terhangat:
Tarif Baru KRL | Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah
