TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berusaha mengembalikan PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum akhir tahun 2013. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, ada beberapa masalah yang menghambat pengembalian yakni dispute atau perbedaan nilai buku antara pihak Indonesia dengan Jepang.
“Masih ada perbedaan nilai buku dari sisi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan pihak Jepang,” kata Hatta ketika ditemui seusai peluncuran buku milik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, semalam, 7 Juli 2013.
Pemerintah Indonesia akan menggunakan hasil audit dari BPKB. Selisih antara Jepang dan Indonesia inilah yang perlu diselesaikan. Menurut Hatta, setelah perbedaan dengan Jepang diselesaikan. Kepemilikan Inalum akan 100 persen berada di tangan Indonesua per Oktober nanti.
Pemerintah kesulitan mengambil alih PT Indonesia Asahan Alumunium dari Pemerintah Jepang masih terkendala perbedaan nilai aset. Saat ini masih ada selisih nilai aset Inalum hasil audit BPKP dengan pihak Jepang sekitar US$140 juta.
Perbedaan nilai buku tersebut mengacu pada revaluasi aset Inalum yang pada 1998 dimiliki Jepang. Sedangkan Pemerintah Indonesia hanya memegang nilai buku sebelum revaluasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk akuisisi Inalum sebesar Rp 7 triliun.
SUNDARI