Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

NTT Bingung Pemenang Pilkada Sumba Barat Daya  

Editor

Fanny Febiana

image-gnews
ANTARA/Muhamad Nasrun
ANTARA/Muhamad Nasrun
Iklan

TEMPO.CO, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kebingungan mengusulkan calon Bupati Sumba Barat Daya terpilih ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk proses pelantikan pada 27 Desember mendatang. Musababnya, Komisi Pemilihan Umum setempat menetapkan dua pasangan calon terpilih. "Pilkada Sumba Barat Daya masih bermasalah," kata Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya kepada wartawan, Selasa, 8 Oktober 2013.

KPU Sumba Barat Daya menetapkan dua calon bupati sebagai pemenang pilkada di daerah itu, yakni Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha serta calon petahana Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto. Frans mengatakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya akan berakhir pada 27 Desember 2013. Hingga tanggal tersebut, pemerintah provinsi, KPU, dan Bawaslu akan melakukan pendalaman dan kajian soal kekisruhan pilkada di daerah itu. "Kami sudah sepakat untuk lakukan kajian terkait kisruh pilkada itu, sebelum diusulkan ke Mendagri," katanya.

Pilkada Sumba Barat Daya telah ditetapkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, fakta berdasarkan rekapitulasi suara dari Kepolisian menunjukkan terjadi penggelembungan suara. "Karena itu, kami belum memutuskan untuk mengusulkan calon bupati terpilih," kata Frans.

Gubernur Frans mengaku pemerintah baru menerima usulan proses pelantikan calon bupati terpilih berdasarkan pleno pada 26 September 2013, yang menetapkan Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto sebagai bupati terpilih. Sedangkan, usulan yang diperkuat dengan putusan MK, yakni Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha, belum ada. "Yang ada di meja saya, hanya usulan sesuai pleno terakhir," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPU Sumba Barat menggelar dua kali pleno penetapan calon bupati terpilih, yakni pada 10 Agustus 2013 yang menetapkan Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha sebagai calon bupati terpilih yang diperkuat dengan putusan MK dan pleno pada 26 September 2013 yang menetapkan Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto sebagai calon bupati terpilih, berdasarkan rekapitulasi di Kepolisian.

YOHANES SEO

Berita Terpopuler Lainnya:
APBD Bocor Dinsinyalir Jadi Aset Keluarga Atut
Jokowi, Rhoma Irama dan Warteg Warmo 
Ombudsman Minta Ratu Atut Segera Cuti
KPK Duga Ada Hakim Lain yang Terlibat Selain Akil

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.