TEMPO.CO, Jakarta -– Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan kementeriannya mengusulkan anggaran untuk program kerja 2014 sebanyak Rp 110 triliun sebagai dana optimalisasi. “Dalam rapat pembahasan anggaran dengan pemerintah daerah, muncul usulan Rp 110 triliun yang diperlukan untuk 2014,”kata Djoko dalam jumpa pers akhir tahun 2013 di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa 31 Desember 2013.
Djoko menuturkan pada saat mengusulkan anggaran untuk 2014, pihaknya melihat program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang belum tercapai. Kemudian, program-program itu di bawa ke daerah dengan konsultasi regional. Dalam pertemuan itu, hanya dibahas program RPJMN yang belum terlaksana pada 2013.
Namun dana yang diberikan seperti tercantum dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 adalah Rp 74,908 triliun. Dengan dana itulah, kata Djoko, Kementerian Pekerjaan Umum mengarahkan program-program yang belum tercapai pada 2013 sesuai kerangka anggaran Rp 110 triliun. “Kita tetap akan ambil yang Rp 74 triliun. Tidak ambil dari yang lain,”katanya.
Djoko menyebut alokasi terbesar dana optimalisasi Kementerian PU untuk Direktorat Jenderal Bina Marga. "Paling besar untuk Bina Marga, Rp 5 triliun," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat, 13 Desember 2013 lalu. Selanjutnya, penerima dana optimalisasi kedua, ketiga dan keempat terbesar masing-masing Direktorat Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
Djoko menjelaskan, sebenarnya 'dana optimalisasi' adalah istilah yang digunakan oleh Menteri Keuangan, Chatib Basri. Ia menganggap dana optimalisasi itu sebagai dana tambahan. Soalnya, untuk mencapai target RPJMN 2014 masih sangat diperlukan banyak dana tambahan.
APRILIANI GITA FITRIA
