TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnain, menegaskan bahwa belum ada rekomendasi untuk menghapuskan dana optimalisasi, seperti penghapusan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Proyek ini terbukti bermasalah dan sudah menyeret anggota Dewan Pewakilan Rakyat ke bui. "Belum ada rekomendasi penghapusan dana optimalisasi," kata dia di gedung KPK, Senin, 23 Desember 2014.
Rencana alokasi dana optimalisasi pada 2014 berjumlah Rp 26,96 triliun. Dana tersebut diperuntukkan bagi 32 kementerian dan lembaga, meskipun yang benar-benar mengajukan hanya dua, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.
Sekilas dana tersebut kecil dibandingkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.600 triliun. Tapi duit tersebut tetap saja jumlahnya sangat besar jika peruntukkannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Lebih baik dana jumbo tersebut digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ketimbang diselewengkan.
Zulkarnain mengingatkan tentang kasus anggota Badan Anggaran DPR-RI, Wa Ode Nurhayati. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini dihukum bui 6 tahun karena menerima suap senilai Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha, yaitu Fahd El Fouz, Paul Nelwan, dan Abram Noch Mambu. Hadiah ini terkait dengan peran Wa Ode selaku anggota Panita Kerja Transfer Daerah Badan Anggaran DPR, yang mengupayakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa masuk dalam daftar daerah penerima alokasi DPID 2011. (Baca: Koruptor Incar Dana Optimalisasi Rp 26,96 Triliun)
Menurutnya, anggaran negara pada 2014 bakal defisit. Sebab, total anggaran tahun depan mencapai Rp 1.600 triliun, sedangkan pengeluaran Rp 1.800 triliun. Muncul lah pemikiran, kata Zulkarnain, bagaimana mengurangi utang yang sudah sekitar Rp 2.000 triliun. Karena untuk menambal defisit anggaran selalu dari utang. "Tentu saja ini perlu kajian khusus," ujar Zulkarnain.
Menteri Keuangan Chatib Basri pada kesempatan yang sama menyatakan keinginannya untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). "Untuk memastikan itu berjalan baik, sudah ada beberapa langkah. Misalnya kami sampaikan agar dokumen lengkap sebagai bagian pembahasan trilateral di Bappenas dan Kemenkeu. Kami juga minta audit BPKP dalam perencanaan dan penganggaran," kata Chatib.
BUNGA MANGGIASIH | ANTARA
Terpopuler
PGI Nilai Yudhoyono Melanggar Konstitusi
Soal Wagub DKI, Tri Risma: Mendampingi Siapa?
Jilbab Polwan, Din Tuding Kapolri Permainkan Agama
Gantikan Atut, Rano Karno Hadiri Acara Demokrat
Orang Dekat Anas Diincar Pengacara SBY
