Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia  

image-gnews
Petugas merapikan daging sapi yang bersertifikat halal di pusat perbelanjaan Carefour, Lebak Bulus, Jakarta (20/2).  Tempo/Aditia Noviansyah
Petugas merapikan daging sapi yang bersertifikat halal di pusat perbelanjaan Carefour, Lebak Bulus, Jakarta (20/2). Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bisnis halal memang bisnis yang gurih. Apalagi buat para pengusaha Australia yang bertetangga dengan Indonesia yang memiliki pasar daging begitu besar. Banyaknya dolar yang berputar di bisnis ini membuat tak sedikit orang rela main curang dan mengelabui para pengusaha di Australia.

Salah seorang pengusaha yang ditemui Tempo mengaku pernah membayar seseorang sejumlah Aus$ 4.000 agar produknya mendapat sertifikat kesehatan dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Paska Panen Kementerian Pertanian. "Saya tak pernah mendapat sertifikat itu sampai sekarang," katanya kepada Tempo di Melbourne, awal Februari 2014 lalu.

Pengusaha ini mengaku berkali-kali memasukkan permohonan sertifikasi melalui jalur normal. Sesuai prosedur, ia harus mendapat sertifikasi dari Kementerian Pertanian terlebih dulu sebelum mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat halal. Berkali-kali pula permohonannya itu tak diproses. (baca: Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia)

Saat menanyakan nasib aplikasinya, petugas di Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Paska Panen malah menjawab berkas miliknya hilang. Ia diminta mengajukan berkas kedua. Begitu putus asa ingin berbisnis di Indonesia, pengusaha ini memutuskan mendatangi kantor Direktorat langsung dan memasukkan permohonannya sendiri. "Aplikasi saya tetap tidak diproses, saya tak tahu kenapa," katanya.

Saat itulah ia bertemu seorang Indonesia yang menawarkan untuk meloloskan permohonan tersebut jika membayar sejumlah uang. Namun malang pula nasibnya, calo itu tak pernah kembali dengan hasil apa pun walaupun sudah mengantongi uang yang ia berikan. (baca: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Majalah Tempo pekan ini menurunkan laporan tentang dugaan suap terkait dengan pemberian sertifikat halal untuk lembaga pemberi sertifikasi halal di Australia. Tempo menemukan praktek ini rupanya sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengusaha di Australia. Beberapa pengusaha bahkan terang-terangan mengeluhkan mahalnya mendapatkan sertifikat halal dari Indonesia.(baca: Transaksi Mahal Label Halal)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur JBS Australia John Berry mengatakan hal ini terjadi menyusul pertumbuhan bisnis halal yang sangat pesat di Australia. Sampai sekitar tahun 2000-an, pemotongan daging halal didominasi oleh peternak di selatan Australia. Namun, setelah itu, bisnis pemotongan daging halal menyebar ke seluruh Australia.

"Semakin banyak pabrik-pabrik dan tempat pemotongan hewan beralih ke bisnis halal dalam lima tahun terakhir," katanya. Pemicunya tentu saja permintaan produk halal yang terus meningkat dari seluruh dunia. Namun hal ini rupanya memicu persaingan di dalam negeri Australia sendiri, di antara lembaga pemberi sertifikat halal.

KARTIKA CANDRA

Berita terkait
MUI Ngotot Jadi Pelaksana Sertifikasi Produk Halal 
Sertifikasi Halal Indonesia Diakui Uni Emirat Arab 
Setahun, MUI Terbitkan 4.000 Sertifikat Halal  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kementerian Pariwisata Minta 3 Ribu Desa Wisata Ikut Sertifikasi Halal

10 jam lalu

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kementerian Pariwisata Minta 3 Ribu Desa Wisata Ikut Sertifikasi Halal

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong 3 ribu desa wisata untuk ikut sertifikasi halal.


Rumah Potong Hewan dan Unggas Wajib Sertifikasi Halal Per Oktober 2024

11 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu, 4 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Rumah Potong Hewan dan Unggas Wajib Sertifikasi Halal Per Oktober 2024

LPPOM MUI jelaskan masih perlu penataan dan sosialisasi soal sertifikasi halal bagi rumah potong hewan jenis unggas.


Tak Urus Sertifikasi Halal Sampai Oktober Mendatang, Pelaku Usaha Bisa Dapat Larangan Izin Edar

1 hari lalu

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Tak Urus Sertifikasi Halal Sampai Oktober Mendatang, Pelaku Usaha Bisa Dapat Larangan Izin Edar

Kementerian Agama tengah menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal. LPPOM MUI gencar fasilitas sertifikasi


Gelar Halalbihalal Nasional, MUI Ingatkan Kembali Pesan Kemanusiaan Terkait Palestina

3 hari lalu

Ulama-ulama dari negara mayoritas Islam yang mendukung Palestina terlihat berpose untuk sesi foto saat berkunjung ke Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat (1 Maret 2024). ANTARA/HO-MUI/nbl.
Gelar Halalbihalal Nasional, MUI Ingatkan Kembali Pesan Kemanusiaan Terkait Palestina

MUI ingin merawat tali silaturahmi dengan berbagai mitra kerja dan komponen bangsa


Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta para pengusaha pangan untuk segera memenuhi standar sertifikasi halal hingga Oktober 2024.


Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka

6 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu, 4 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau kepada para pengusaha di bidang ternak ayam agar segera memenuhi standar sertifikasi halal.


Zulhas Minta Peternak dan RPH Segera Penuhi Sertifikasi Halal

6 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu, 4 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Zulhas Minta Peternak dan RPH Segera Penuhi Sertifikasi Halal

Zulhas menegaskan seluruh pengusaha harus siap atas target sertifikasi halal di Oktober 2024.


Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

36 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berpose selfie saat menjadi tuan rumah resepsi perayaan Idul Fitri di Gedung Putih di Washington, AS, 2 Mei 2022. REUTERS/Kevin Lamarque
Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 3 April 2024 diawali oleh sejumlah tokoh Muslim Amerika Serikat menolak datang ke acara jamuan buka puasa di Gedung Putih


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

36 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

39 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.