Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Triliunan Belanja APBN Berganti Rupa Jadi Bansos  

image-gnews
Massa dari aliansi mahasiswa dan Pemuda Sulsel melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor kejaksaan Tinggi Sulsel, Sulawesi Selatan (19/3). Dalam aksinya mereka mendesak Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana bansos sebesar Bansos Rp 8,8 Miliar tahun anggran 2011. TEMPO/Iqbal Lubis
Massa dari aliansi mahasiswa dan Pemuda Sulsel melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor kejaksaan Tinggi Sulsel, Sulawesi Selatan (19/3). Dalam aksinya mereka mendesak Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana bansos sebesar Bansos Rp 8,8 Miliar tahun anggran 2011. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan terdapat belanja modal dan barang sebesar Rp 18,6 triliun yang karakteristiknya seperti belanja sosial. Inilah yang menyebabkan anggaran bantuan sosial (bansos) naik tajam. "Ada perubahan perencanaan di kementerian dan lembaga," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2014. Ia menegaskan, perubahan itu tak mengubah pagu anggaran masing-masing kementerian dan lembaga.

Anggaran bantuan sosial naik dari Rp 55,8 triliun menjadi Rp 91,8 triliun dalam APBN 2014. Menurut dia, lonjakan itu didapat sebagai hasil pembahasan antara kementerian, lembaga dan Dewan Perwakilan Rakyat. "Dari hasil pembahasan itu, dalam keputusan presiden ditetapkan anggaran bansos Rp 91,8 triliun," ujarnya. (Baca: Dua Hakim Jadi Tersangka Kasus Bansos)

Askolani mengatakan meroketnya anggaran bansos disumbang alokasi penerima bantuan iuran (PBI) program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Rp 19,9 triliun. Menurut Askolani, dalam pembahasan sementara, anggaran itu masuk dalam belanja barang. "Setelah pembahasan di komisi DPR, ternyata itu cenderung ke belanja sosial."

Besarnya penyerapan anggaran Bansos pada awal tahun, menurut Askolani, disebabkan oleh pencairan dana PIB yang sudah mulai berlangsung sejak Januari lalu. "Sampai 28 Februari realisasinya Rp 7,8 triliun. Dana itu untuk PIB serta anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya. (Lihat: Bansos di Kementerian Agama Naik Jadi Rp 11 Triliun

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Askolani menilai kenaikan dan alokasi dana bansos tak menyalahi aturan. Dia memastikan anggaran tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari data Direktorat Jenderal Anggaran, pada 2010, realisasi bansos sebesar Rp 68,6 triliun; pada 2011 mencapai Rp 71,1 triliun; pada 2012 Rp 75,6 triliun, dan pada 2013 Rp 92,1 triliun (belum diaudit BPK).

Adanya belanja modal yang beralih rupa menjadi belanja lain mengakibatkan penurunan belanja modal. Pagu belanja modal turun dari Rp 205,8 triliun menjadi Rp 184 triliun. "Setelah kami rekap (yang benar-benar belanja modal) hanya Rp 184 triliun," katanya. Kendati belanja modal turun, Askolani menegaskan, jumlah itu masih lebih besar ketimbang belanja modal pada 2013 yang sebesar Rp 171,8 triliun. (Lihat juga: Kemendikbud Paling Banyak Tarik Dana Bansos)

ANGGA SUKMA WIJAYA 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.


Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

1 hari lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.


Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.


Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi jajarannya memasuki ruangan untuk memimpin konferensi pers APBN Kita edisi April 2024 di Jakarta, Jumat 26 April 2024. Pendapatan negara hingga Maret 2024 sebesar Rp 620,01 triliun, belanja negara sebesar Rp 611,9 triliun, sehingga APBN surplus Rp 8,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.


Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

3 hari lalu

Setoran pajak pada triwulan I 2024 merosot 8,8 persen menjadi Rp 393,9 triliun dibanding pada periode yang sama tahun lalu.
Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.


Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai. Instagram/Beacukairi
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per