TEMPO.CO, Bandung - Partai Demokrat resmi mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sementara itu, Partai Golkar, yang menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih, menyatakan tetap patuh pada keputusan ketua umumnya, Aburizal Bakrie (ARB), yakni mendukung pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Pak ARB sebagai Ketua Umum menyatakan bahwa posisi Golkar masih sama seperti semula. Pemilihan kepala daerah dilimpahkan ke DPRD," kata Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono kepada wartawan setelah menghadiri City Sanitation Summit XIV di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis, 18 September 2014. (Baca: SBY Jadi Penentu RUU Pilkada)
Menanggapi keputusan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menolak pilkada melalui DPRD, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu menyatakan maklum. "Itu hak beliau. Selain Presiden, beliau adalah ketua umum partai besar. Jadi kalau punya pikiran seperti itu tentu setelah menyerap aspirasi dari masyarakat," kata Agung. (Baca: SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada)
Menurut Agung, keputusan partai biru itu pasti keluar setelah mereka melihat pandangan masyarakat dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. "Itu kan suatu pandangan yang boleh-boleh saja, tapi nanti pada waktunya diserahkan kepada DPR untuk diproses. Kita lihat keputusannya 25 September nanti," ujar Agung.
Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menegaskan, partainya mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan sepuluh syarat. Syarat-syarat ini harus dimasukkan ke dalam pasal-pasal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas di DPR.
RISANTI
Terpopuler:
Jokowi Disebut Ingkar Janji, Ini Pembelaan Ruhut
Gerindra Kumpulkan 5.000 Kadernya Akhir Pekan Ini
Ahok Pilih Nachrowi Jadi Wagub, Lupa 'Haiya, Ahok'
Paham Ini Jadi Cikal-Bakal ISIS
Bahas Jakarta, Ahok Jamu Airin Makan Malam
