TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy mengatakan kemarahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lantaran fraksinya walkout jelang voting RUU Pilkada di DPR hanyalah pencitraan. Katanya, Demokrat sudah mendesain bakal mendukung Koalisi Merah Putih untuk pemilihan kepala daerah tak langsung, tapi dengan caranya sendiri.
"SBY yang marah dari Amerika itu bagian melengkapi skenario," kata Romi, panggilan Romahurmuziy, Jumat, 26 September 2014. "Tapi kalau Anda tanya, tak akan diakui oleh aktor-aktor bersangkutan." (Baca:Tagar ShamOnYouSBY Turun, SBY Tetap Dirisak)
Jumat dinihari, 26 September 2014, sebanyak 129 anggota Fraksi Demokrat walkout sesaat sebelum voting dilakukan. Padahal, SBY dalam sebuah wawancara di jejaring YouTube mewacanakan mendukung pilkada langsung. "Demokrat melakukan political gimmick (manuver cerdik) sehingga tak kehilangan simpati publik," kata Romi. Setidaknya, kata dia, dukungan publik ke Demokrat mengalir hingga sebelum voting.
Jelang paripurna, kata Romi, Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan yang berada satu lift dengannya bicara santai tanpa ketegangan sedikit pun. Sjarif juga kerap tampil mendukung pilkada langsung dengan sepuluh syarat. "Kami memastikan pola-pola dan kemungkinan yang terjadi saat paripurna." (Baca:Gugat UU Pilkada, Ridwan Kamil Berharap pada MK)
Sebelumnya, SBY telah memerintahkan Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan mengusut tuntas dalang walkout Fraksi Demokrat dalam sidang untuk menentukan pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah kemarin.
"Dari Washington, Amerika Serikat, Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umum telah memerintahkan Dewan Kehormatan Demokrat untuk memeriksa dan mengusut tuntas dalang tragedi politik memalukan," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. (Baca:Ngaku Kecewa, SBY Berat Tanda Tangani UU Pilkada)
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Baca juga:
Pilkada, Nurhayati Tak Jawab Soal Deal Pro-Prabowo
UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara
PPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JK
SBY Kontak Pramono Sebelum UU Pilkada Direvisi