Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bebani APBD, Bus Trans Jogja Akan Dikembalikan

image-gnews
Bus Transjogja. Wikipedia.org
Bus Transjogja. Wikipedia.org
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah dan DPRD Kota Yogyakarta berniat mengembalikan 20 unit bus Trans Jogja kepada pemerintah pusat. Bus hibah dari Kementerian Perhubungan tahun 2007 lalu itu terparkir di Terminal Giwangan hampir setahun terakhir. (Pengembangan Angkutan Massal di Yogya Bakal Gagal)

Selama sekitar lima tahun, bus itu dipinjampakaikan kepada pemerintah DIY untuk mendukung armada Trans Jogja. "Kami akan ajukan lagi ke pusat," kata Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogya Heri Satya Wacana kepada Tempo, Selasa, 2 Desember 2014. (Bus Eks Trans Jogja untuk Mengisi Trayek Kosong)

Pemerintah DIY sempat mengusulkan untuk mengalihfungsikan armada tersebut sebagai bus sekolah dan bus wisata. Namun Kementerian Perhubungan menolak dalam sebuah pembahasan pada pertengahan tahun ini. Pemerintah pusat beralasan, sesuai perjanjian hibah, peruntukan bus itu hanya sebagai angkutan massal. (Ada si Thole, Kawasan Keraton Yogya Bebas Bus)

Sejak penolakan itu, nasib bus-bus hibah menjadi tak jelas. Pemerintah DIY tak memberi prioritas pengurusannya. Dalam APBD 2015, pemerintah DIY hanya mengalokasikan biaya perawatan sehari-hari tak lebih dari Rp 100 juta. "Anggaran yang kami ajukan hanya sedikit, untuk efisiensi dan hal lain yang lebih mendesak saja," kata Heri.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta, Suwarto, membenarkan minimnya anggaran untuk bus Trans Jogja. Dewan pun tak menyoal. Sebab, jika nekat digelontor biaya besar justru mengganggu anggaran untuk layanan publik lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Intinya, ia menambahkan, Dewan setuju bus-bus hibah itu tak diurus lagi oleh Pemerintah Kota DIY karena membebani anggaran jika tetap dijalankan sebagai Trans Jogja. "Wong provinsi sudah punya armada mencukupi," kata Suwarto, yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta itu.

Pemerintah DIY melalui konsorsium Jogja Tugu Trans yang selama ini ditunjuk mengelola Trans Jogja telah memiliki sekitar 70 unit bus Trans Jogja, yang usianya lebih muda. Mengelola armada hibah dari pusat dinilai boros karena usia kendaraan sudah tua. Suwarto mendorong pengembalian bus ke pusat supaya tidak berlarut-larut menjadi beban APBD.

PRIBADI WICAKSONO

Terpopuler:
Gubernur FPI Fahrurrozi Menunggak Iuran Warga
Hari Ini, Gubernur FPI Batal Blusukan
Partai Baru Pecahan Golkar, Priyo Punya Rencana
Fuad Amin: Dugaan Ijazah Palsu sampai Suap Migas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

5 hari lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Cerita dari Kampung Arab Kini

5 hari lalu

Cerita dari Kampung Arab Kini

Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.


Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

9 hari lalu

Suasana Open House Lebaran yang digelar Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa 16 April 2024. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi


Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

20 hari lalu

Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?


Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

45 hari lalu

Ilustrasi Keraton Yogyakarta. Shutterstock
Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755


DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

49 hari lalu

Ziarah ke makam Kotagede Yogyakarta pada Kamis, 6 Maret 2024 digelar menjelang peringatan hari jadi ke-269 DIY (Dok. Istimewa)
DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

51 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

53 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?