TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera belum resmi mengumumkan sikap politik mereka terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perpu Pilkada). (Baca: Jokowi-SBY Mesra Hanya karena Perpu Pilkada)
"Semua masih dirapatkan di internal partai," kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin, 8 Desember 2014. Namun demikian, Mardani memprediksi sikap PKS tidak akan berubah, yakni menolak pilkada langsung dan mendukung pilkada oleh DPRD. (Baca: Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo)
Menurut Mardani, pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo tak mempengaruhi sikap Koalisi Merah Putih. (Baca: Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY)
"Jika ada partai di Koalisi Merah Putih yang berubah haluan setelah pertemuan antara SBY dan Jokowi, itu urusan mereka masing-masing," ujarnya. "Tapi PKS tak akan berubah haluan. Kami tidak terpengaruh." (Baca: Fahri Hamzah Ingin Koalisi Prabowo Satu Suara)
Mardani menuturkan pertemuan SBY dengan Jokowi bukan berarti Demokrat berada di barisan pendukung pemerintah. "Ini hanya dinamika saja, sebagai uji coba bagaimana Koalisi Merah Putih mempertahankan komitmennya di parlemen." (Baca juga: 'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada')
REZA ADITYA
Topik terhangat:
Golkar Pecah | Wakil Ahok | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi
Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung
Golkar Hengkang dari Koalisi Prabowo
Golkar Hancur, Ical dan Agung, Siapa Arang dan Abu