TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan Pengadilan Perikanan di Ambon, Maluku, pada hari ini, Kamis, 11 Desember 2014. Saat ditemui di Yogyakarta, Susi mengatakan akan memanfaatkan keberadaan pengadilan itu untuk mengatasi keterbatasan penegakan hukum di laut. "Saya ingin laut benar-benar aman dan semua kasus kejahatan di laut tuntas," ujar Susi.
Menurut Susi, aksi pencurian ikan dan kejahatan lain belum tersentuh secara maksimal karena sistem pendukung pengamanan belum terbangun dengan sempurna. Pengadilan Perikanan, tutur Susi, bisa melengkapi kekurangan dalam sistem penegakan hukum di laut. (Baca: Hikmahanto: Dua Cara Penenggelaman Kapal Asing)
Susi memberi contoh, penanganan kasus pencurian ikan oleh kapal asing akan mudah ditangani jika pelakunya tertangkap tangan. Namun pelaku yang tidak tertangkap basah belum bisa ditindak secara maksimal karena kewenangan dan fasiltas penegakan hukum yang terbatas.
"TNI Angkatan Laut bisa menangkap tapi tidak bisa menyidik, dan polisi air wilayah jangkauan kejarannya maksimal hanya 12 mil laut," ujar Susi. Susi berharap Pengadilan Perikanan mandiri yang pertama di Ambon bisa menjawab kekurangan sistem penegakan hukum di laut. "Laut aman, nelayan sejahtera," kata Susi. (Baca: Pembentukan Pengadilan Perikanan Tunggu MA)
Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk pada 2004. Namun, hingga kini, keberadaannya masih menumpang di pengadilan negeri setempat. Misalnya, Pengadilan Perikanan pertama menumpang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saat ini Indonesia sudah memiliki sepuluh Pengadilan Perikanan, antara lain menumpang di Pengadilan Negeri Pontianak, Bitung, Medan, dan Tual. (Baca: Pemerintah Akan Bentuk Lima Pengadilan Perikanan)
PRIBADI WICAKSONO
Berita Terpopuler
Busyro: Menteri Susi Adalah Siti Hajar Abad Ke-21
Militer Intimidasi Pemutaran Film Senyap di Malang
Busyro Sebut Menteri Susi 'Hadiah' dari Jokowi
