TEMPO.CO , Jakarta: Fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo meminta pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berterus terang dan melaporkan dugaan pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan sejumlah ketua partai politik sebelum pemilihan calon presiden tahun lalu.
“Laporkan saja secara fair, datang dong (ke KPK), kalau perlu sampaikan ke dewan kehormatan, jadi semua itu jelas penyampainnya tidak mampet-mampet,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, 24 Januari 2015.(Baca:Ini Sebab Jokowi Panggil 4 Menteri Tanpa KPK )
Menurut Ganjar, manuver Hasto membocorkan pertemuan itu untuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi harus segara dijelaskan ke publik. Saat ini publik terus menyoroti sepak terjang PDIP yang diduga berada di belakang kisruh saat ini. “Makanya agar tidak seperti itu maka luruskan, kalau saran saya sampaikan saja ke KPK jangan berhenti,” pinta dia menyemangati rekan sejawatnya di PDIP itu.
Dengan upaya itu, ujar dia, dugaan partainya ikut bermain di tengah kisruh KPK saat ini bisa segera terbantahkan. “Biar tidak ada fitnah,” kata dia. Ganjar mengaku hingga kini dirinya tidak mengetahui secara persis pertemuan para elit tersebut. “Silahkan selesaikan antara pak Abraham dan pak Hasto sudah begitu silahkan berpelukan clear,” papar Gubernur Jawa Tengah ini. (Baca:Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain )
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indoenesia Perjuangan Hasto Kristiyanto membocorkan ihwal pertemuan Abraham Samad dengan para petinggi PDIP terkait pencalonan wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2014.
Dalam pertemuan itu, Abraham mengutarakan niatnya mendampingi calon Presiden Joko Widodo. Padahal sebagai institusi penegak hukum KPK dituntut bersikap netral, dan tidak terpengaruh kepentingan politik. Mendapat serangan balik Hasto menyarankan KPK, segera membentuk komite etik mengusut laporannya.
JAYADI SUPRIADIN
Baca juga:
Osaka Gilas Persija Jakarta 4-0
Lawan Middlesbrough, Man City Andalkan Aguero
Deputi KPK: Lembaga KPK Terancam Dihancurkan
Aktivis Hukum Ingin Presiden Lindungi KPK
