Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda menyatakan pihaknya menolak anggaran konsultan penataan kampung kumuh sebesar Rp 556 juta per RW yang diajukan Dinas Perumahan DKI Jakarta. Dia menilai anggaran sebesar itu sebenarnya cukup untuk membiaya kegiatan serupa yang digelar untuk satu kawasan kota administratif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ida menyatakan bahwa dirinya sudah meminta masukan beberapa pihak yang mengerti soal jasa konsultan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Berdasar diskusi dan komunikasi dengan yang ngerti, bahwa ini bisa dibuat satu wilayah untuk anggaran segitu (Rp556 juta). Misalnya idealnya RW di Jaksel harus diangkatnya begini-begini," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 4 November 2019.
Ida mengatakan pembahasan soal ini sudah selesai pada rapat Komisi D DPRD DKI dengan Dinas Perumahan. Dia menyatakan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta tak masuk akal.
"Walau sudah selesai kemarin tapi kan ada catatan terkait program ini, apa kajian saja butuh dana (hampir) Rp600 juta untuk satu RW. Jangan buang anggaran sia-sia, gak masuk akal satu RW segitu angkanya. Saya bukan latar belakang sipil saja berpikir ini nilainya luar biasa kalau segitu, bayangkan ada berapa ribu RW ini," kata Ida.
Untuk menghemat anggaran, menurut dia, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya membuat semacam sayembara bagi masyarakat. Dia meyakini banyak warga DKI yang memiliki kepedulian terhadap perbaikan tempat kumuh dan tak mematok nilai setinggi itu.
"Kemarin sudah dipaparkan bahwa gaji arsitek sekian, tenaga ahli sekian, itu terlalu tinggi lah. Banyak kok mahasiswa, warga DKI yang punya kepedulian terhadap perbaikan tempat kumuh, contoh saat ini ada 20 orang yang magang di PDIP, kami kasih tidak sebesar itu, mereka senang hati bekerja jika memang peduli. Jadi Pemprov ini harusnya bisa melibatkan warga dalam hal ini."
Dia mengusulkan untuk melibatkan arsitek muda berbakat dan baru lulus serta punya kemampuan untuk itu. "Cari yang peduli untuk perbaiki kepadatan penduduk. Kan harapannya jadi bagus, bersih, hijau, banyak yang mau kok pasti," tuturnya.
Anggaran konsultan penataan kampung kumuh masuk dalam rancangan APBD DKI 2020 dengan nama kegiatan community action plan (CAP). Dinas perumahan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 556 juta yang terbagi menjadi biaya langsung personel sebesar Rp 475,8 juta dan biaya langsung non-personel sebesar Rp 29,75 juta.
Penataan kampung kumuh menjadi salah satu program Anies Baswedan saat berkampanye menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, Anies menawarkan konsep yang berbeda dengan calon petahana Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
Jika Ahok menggunakan pendekatan menggusur kawasan kumuh dan memindahkannya ke rumah susun, Anies berencana menata kampung kumuh dengan konsep Community Action Plan (CAP) sebagai solusi masalah kekumuhan. Dalam konsep ini, masyarakat akan ditanya soal kebutuhan dan keinginan mereka untuk mengubah wajah kampungnya.
Namun, menurut Urban Poor Consortium konsep Anies tersebut hanya jalan di tempat. Menurut mereka, dari 21 kawasan yang sudah melakukan CAP, baru satu wilayah yang dapat dieksekusi.
"Soal penataan kampung waktu itu sudah dilakukan comunication action plan. Tapi ternyata hasilnya belum ada yang bisa dilaksanakan," kata Koordinator Advokasi UPC, Gugun Muhammad, beberapa waktu lalu. "Hanya ada satu kelurahan yang bisa dieksekusi. Itu di Kelurahan Ancol."
Gugun sempat menyatakan bahwa penataan kampung kumuh selama ini terhambat soal aturan. Pemprov DKI Jakarta pun dinilai tak berhasil mencari solusi dari masalah ini dan cenderung menyerah.
Foto 
