Asa Jokowi Membangun Ibu Kota Baru Rasa Dunia

Saat ini, pemerintah serius mempersiapkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Targetnya, semua proses ini akan tuntas pada 2045. Untuk menuju ke situ, dibentuklah dewan pengarah yang akan memberi nasehat ke pemerintah.

Keterlibatan tokoh-tokoh ini dalam pembangunan ibu kota baru sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa minggu terakhir, setelah kunjungan Jokowi ke UEA. Di sana, MBZ pun memastikan negaranya sudah menyiapkan dana US$ 22,8 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

Investasi itu akan mengalir melalui dana abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). UEA tidak sendiri, namun juga melibatkan SoftBank dan International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika Serikat. Uang di SWF inilah yang akan disalurkan ke sejumlah proyek, salah satunya pembangunan ibu kota baru.

Juru bicara presiden Fadjroel Rachman menjelaskan keterlibatan pihak asing ini. Menurut dia, Jokowi ingin melibatkan asing dalam proyek ini lantaran ia mau ibu kota baru Indonesia menjadi persembahan untuk dunia. 

"Jadi bukan saja dalam pekerjaannya, baik investasinya maupun juga sejumlah kegiatan di dalamnya (seperti) riset teknologi, konservasi lingkungan, semuanya presiden ingin melibatkan negara-negara yang ada di dunia," ucap Fadjroel pada 13 Januari 2020.

Adapun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa juga menjelaskan pelibatan ketiganya adalah bentuk internasionalisasi dari rencana pemerintah memindahkan ibu kota. “Maksudnya adalah sosialisasi secara internasional,” ujar Suharso, yang mengurus pemindahan ibu kota ini, saat ditemui di Kantor Presiden, di Jakarta Pusat.

Sehingga, kata dia, kehadiran ketiga orang ini bisa mengundang para investor untuk ikut berperan dalam pembangunan ibu kota baru. "Tentu dewan pengarah ini tidak hanya mereka, tapi juga ada sebagian dari dalam negeri, termasuk menteri-menteri itu sendiri," kata Suharso.

Sebelum Suharso, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata sudah lebih dulu mengungkapkan bahwa dalam merencanakan pemindahan ibu kota kelak, pemerintah akan menyiapkannya sebagai forest city. Karena itu, nantinya ibu kota baru di Kalimantan itu akan meniru London.

“Sekarang ini baru satu di dunia yang mengklaim sebagai forest city yakni London, di Inggris,” ujar Rudy di Yogyakarta Jumat 2 Agustus 2019. Tapi sampai saat ini, pemerintah belum menjelaskan apakah penunjukan Blair berhubungaa dengan niatan untuk meniru London ini.

Persoalannya, ketiga tokoh ini memiliki rekam jejak yang banyak disorot. Pada 8 Januari 2020, Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) baru saja merilis sembilan set rekaman berdurasi 45 menit yang diduga sebagai konspirasi kriminal tingkat tinggi.

Dalam rekaman itu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diduga meminta bantuan kepada Wakil Perdana Menteri UEA Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, saudara kandung MBZ, untuk menutupi skandal ratusan juta dolar 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Tak hanya itu, nama MBZ juga disebut dalam rekaman ini.

Sementara, Tony Blair adalah pemimpin yang membawa Inggris untuk terlibat dalam invasi Irak bersama Amerika Serikat, 17 tahun silam.  Invasi itu berujung pada Perang Teluk dan lengsernya Presiden Irak saat itu, Saddam Hussein. Keluarga tentara Inggris yang meninggal dunia di Irak, menyerukan agar Blair diadili dengan tuduhan kejahatan perang.

Tony Blair Meminta Maaf atas Invasi Irak

Lalu ada Masayoshi. Akhir November 2019, di saat para pebisnis elit global memboikot forum investasi yang yang diselenggarakan Arab Saudi tahun lalu karena kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi oleh agen-agen Saudi, Masayoshi malah diam-diam bertandang ke Riyadh, Arab Saudi. 

Di sana, Masayoshi bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang tak lain adalah sosok kontroversial yang dituding terlibat dalam pembunuhan Jamal. Tapi di Riyadh, Masayoshi menyampaikan bahwa SoftBank tidak akan meninggalkan MBS.

Tapi, rekam jejak pada dewan pengarah ini tampaknya tidak menjadi soal bagi pemerintah Jokowi. Misalnya, saat Tempo menanyakan soal keterlibatan Blair dan invasi Irak 2003, Luhut hanya menjawab santai, “Ya itu bukan urusan kami.”

Menanggapi penunjukan ketiga tokoh asing di dewan pengarah ini, anggota Panitia Khusus Ibu Kota Negara atau Pansus IKN, Mardani Ali Sera meminta pemerintah Jokowi hati-hati. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, aspek-aspek strategis dan fundamental dalam pembangunan ibu kota perlu dijaga. “Jika tidak akuntabel, justru dapat membahayakan keberadaan ibu kota,” kata dia.

Mardani memastikan, keberadaan tiga tokoh asing ini akan dibahas dalam Pansus IKN ataupun rapat komisi bersama Bappenas. “Karena semua mesti akuntabel,” ujarnya.

Optimistis, peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional, Center for Strategic  and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai Indonesia memang membutuhkan perspektif dan pengalaman dunia internasional. Sebab, Indonesia sebelumnya tidak pernah punya pengalaman untuk membangun ibu kota baru. 

Selain itu, kata dia, pertukaran gagasan di antara tokoh-tokoh luar negeri seperti ini merupakan model yang sudah mulai tumbuh di dunia internasional. Seperti halnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kata dia, yang menjadi penasehat di sebuah lembaga internasional. 

Bagi Arya, rekam jejak dari ketiga tokoh ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap citra Indonesia dan ibu kota barunya ke depan. “Karena ini kan kepentingannya profesional saja,” kata Arya. 

Menghadapi pro-kontra penunjukan Tony Blair dkk ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya buka suara. Ia menjelaskan alasannya menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. 

"Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman," katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Ia mencontohkan Mohamed bin Zayed yang berpengalaman membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja menerima CEO Grab Anthony Tan, Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son, CEO Tokopedia William Tanuwijaya dan President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. Pertemuan tersebut membahas investasi sebesar lima miliar dolar AS untuk membangun ekosistem transportasi daring berbasis kendaraan bertenaga listrik. ANTARA