Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Para nelayan area pesisir utara Jakarta menantikan gebrakan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait kontroversi reklamasi Teluk Jakarta.
Adalah nelayan bernama Ismail bersama dua nelayan lainnya duduk santai di gazebo yang terbuat dari bambu, hanya berjarak beberapa meter dari laut dan perahu-perahu yang bersandar di tanggul beton yang baru dibangun menghadap pulau reklamasi yang baru saja dicabut izinnya Anies Baswedan.
Tanggul itu menjadi pembatas antara laut dengan pemukiman warga di RW 04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Baca : Anies Baswedan Kebut Raperda Pesisir Pasca Cabut Izin Reklamasi
"(Tanah) yang kita duduki sekarang dulunya lautan," ucap pria 36 tahun itu, Kamis, 27 September 2018. Dia baru saja membereskan mesin motor perahunya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pagi hingga sore, dia tak melaut. Angin musim barat membuat ombak kencang pada siang hari. Biasanya pada malam hingga dini hari, Ismail pergi menangkap ikan dengan perahu sepanjang 8 meter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak seperti tiga tahun lalu, kini Ismail dan seratusan nelayan tradisional lainnya mesti melaut agak jauh dari daratan setelah adanya New Priok Container Terminal One (NPCT1).
Terminal peti kemas buatan PT Pelindo II ini adalah pulau N, termasuk pulau reklamasi Teluk Jakarta yang izinnya tak dicabut oleh pemerintah DKI Jakarta. Terminal ini beroperasi secara komersial sejak 2016.
Simak : Anies Baswedan Cabut Izin 13 Pulau Reklamasi, Bagaimana 4 Sisanya?
Tiang jembatan yang menghubungkan daratan ke pulau itu tampak kokoh menancap di laut sedalam 6 meter. Kendaraan pengangkut peti kemas yang keluar masuk bisa dilihat dari tempat perahu Ismail bersandar. "Kalau lagi banyak mobil, jembatan itu bisa macet berjam-jam," ujar nelayan yang sudah sepuluh tahun mencari nafkah di Teluk Jakarta itu.
Penasihat Dewan Perwakilan Wilayah Jakarta Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Sabaruddin, mengatakan sejak ada pulau buatan, ruang kegiatan warga yang sebagian besar mata pencarian dari hasil laut semakin sempit. "Dulu di sepanjang pesisir ibu-ibu menguliti kerang hijau yang dibawa oleh para nelayan," ujar dia.
Sekarang, kata dia, banyak nelayan dan ibu-ibu yang menganggur. Apalagi setelah pengurukan pulau membuat air laut di daerah pesisir menjadi keruh sehingga nelayan tak bisa menangkap ikan di sana. "Sampai-sampai ada nelayan ke Pulau Pari."
Ketua KNTI Martin Hadiwinata mengatakan berdasarkan informasi yang di dapatnya, izin Pulau N diterbitkan oleh pemerintah pusat. "Tepatnya oleh Kementerian Perhubungan," kata Martin lewat pesan WhatsApp.
Simak juga : Ancol Hitung Kerugian Akibat Izin Pulau Reklamasi K Ikut Dicabut
Berbeda dengan Pulau N, pulau reklamasi lainnya yakni Pulau C, D, dan G, izinnya dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu, 26 September 2018, membatalkan izin reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta kecuali tiga pulau itu. Alasannya, karena pulau itu sudah jadi.
Saat Tempo berkunjung ke Pulau D yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, ruko-ruko beserta gerai tempat menjual makanan sudah tersedia namun tak ada aktivitas di sana. Beberapa bangunan dipasangi spanduk berlatar merah bertuliskan "bangunan ini disegel" dengan tambahan logo pemerintah DKI.
Tanggul yang dibangun di antara pemukiman penduduk dengan laut yang tak jauh dari Pulau N reklamasi, Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Tempo/Rezki Alvionitasari
Kendaraan yang melewati pulau ini adalah bus Transjakarta. Namun sebelum masuk ke pulau itu, semua penumpang sudah turun karena halte pemberhentian terakhir berada di depan jembatan. Menurut petugas busway, mereka masuk hanya untuk memutar balik dan memarkir lagi di halte pertama yakni di depan Fresh Market PIK.
Sementara di Pulau G yang terletak di dekat Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menurut Ketua Forum Komunikasi Nelayan Jakarta Muhammad Tahir, masih ada aktivitas pengurukan. "Baru sekitar 50 persen jadi," tuturnya saat dihubungi. Pulau G juga mengganggu aktivitas nelayan di sekitar Muara Angke, namun Tahir berterima kasih karena Anies menepati janji politiknya dengan mencabut izin pulau reklamasi lainnya.
Baca : Soal Makna dan Pelaku Vandalisme di MRT, Polisi Gandeng Para Ahli
Kamis pagi, kata Tahir, Anies berkunjung sekitar satu jam ke Pelabuhan Baru Kali Adem, Muara Angke. Dia bertemu dengan pengelola pelabuhan dan komunitas nelayan.
Tahir berharap Anies bisa memberdayakan masyarakat nelayan khususnya di Teluk Jakarta. Dia juga berharap nelayan tetap hidup di pesisir sesuai kebiasaan mereka. "Nelayan di Teluk Jakarta tidak sedikit, kurang lebih 25 ribu kepala keluarga," ucap dia.
Jangan lewatkan soal reklamasi di Koran Tempo.
Foto 
