Kerabat Keraton Yogyakarta Menolak Netral pada Pilkada

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kerabat Keraton Yogyakarta, Gusti Bendoro Pangeran Hario Prabukusumo menyatakan pihaknya secara pribadi tak akan bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah serentak yang akan dihelat di Yogyakarta Desember 2015.

“Keraton sebagai institusi netral, tapi sebagai pribadi kami mungkin tidak netral,” ujar Prabukusumo kepada Tempo usai menghadiri diskusi edisi khusus Majalah Tempo Teladan Sultan Hamengku Buwono IX Selasa, 18 Agustus 2015.

Adik tiri Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X itu menuturkan, jika pada pilkada Kota Yogyakarta 2011 silam kerabat keraton sebagian besar mendukung pasangan Haryadi Suyuti-Imam Priyono yang mendukung opsi penetapan gubernur-wakil gubernur sebagai bagian keistimewaan DIY. Kini isu utama yang diusung soal paugeran keraton. “Saya pribadi akan mendukung partai-partai atau kandidat yang tetap menghormati paugeran sebagai benteng tata istiadat keraton Yogya secara turun temurun,” ujarnya.

Ihwal paugeran keraton ini menjadi isu hangat setelah munculnya dua sabda dari Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X medio Mei lalu. Sabda raja yang dikeluarkan HB X dianggap hampir seluruh kerabat keraton menyalahi paugeran. Karena memuat opsi penggantian gelar jabatan raja hingga tudingan dugaan penerusan tahta bagi keturunan perempuan.

Melalui Sabda Raja Sultan HB X juga menangkat putri sulungnya sebagai putri mahkota dan mengganti gelarnya dari Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Kerabat keraton pun terbelah menjadi dua kubu, antara yang setuju dengan Sabda Raja dan menolak.

Meski akan mendukung kandidat dan partai yang mendukung paugeran, namun Prabukusumo belum mau mengungkapkan siapa saja mereka yang hendak didukung kerabat keraton. Prabukusumo juga belum memutuskan bilamana ia didapuk menjadi juru kampanye untuk salah satu kandidat.

“Tunggu tanggal mainnya, yang jelas saya akan mendukung yang mendukung paugeran dijaga, “ujarnya.

Menurut Prabu, paugeran keraton tak hanya melingkupi seputar tata adat istiadat di keraton saja, namun mewakili nilai-nilai cultural yang selama ini menjadi panutan masyarakat. “Sehingga kepala daerah juga perlu menghargainya sebagai warisan budaya,” ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO