Tarik-Ulur Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Badan Legislasi DPR memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengutamakan perspektif korban. Tak kunjung rampung sejak lima tahun lalu.

23 November 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Aktivis saat meletakkan sepatu dalam aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, 25 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Badan Legislasi DPR masih membahas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
RUU PKS dipastikan akan memberikan perlindungan kepada korban.
DPR menjamin tidak akan ada frasa persetujuan seks.

JAKARTA — Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan mengutamakan perlindungan korban. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan legislator Senayan bahkan telah memuat bab khusus untuk perlindungan korban.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pelecehan-seksual-di-kampus

kekerasan-seksual

ruu-pks

ruu-penghapusan-kekerasan-seksual

Imam Hamdi

Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.

Edisi 18 Mei 2025