Top 3: Penjelasan Imigrasi Bandara Kasus Viral Gus Iqdam, PSI Tolak Wacana Cetak Ulang KTP DKI Jadi DKJ

Kronologi versi Imigrasi Soekarno-Hatta  

Tito mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan internal terhadap pegawai yang bertugas pada 15 September 2023, diketahui bahwa rombongan Muchamad Iqdam Cholid Ridlo (Gus Iqdam) yang terdiri dari 4 pria dan 1 wanita bertolak menuju Taiwan dengan menggunakan Maskapai China Airlines (CI762) tujuan Cengkareng – Taiwan.

Pada pukul 14:07:58 Gus Iqdam beserta seorang wanita  bernama Nilatin Nihayah diperiksa di konter pemeriksaan nomor 6. "Keduanya diperiksa oleh petugas Imigrasi berinisial LK bukan Afwan sebagaimana disampaikan oleh Gus Iqdam," kata Tito. 

Total pemeriksaan Imigrasi keduanya berlangsung sangat lancar dan tanpa kendala selama durasi 2 menit 20 detik. 

Adapun tiga orang lainnya yang pada kesempatan pertama tidak diketahui sebagai rombongan Gus Iqdam, atas nama Muhammad Ilham Burhanudin, Muchamad Danuarta Difarolly, dan Dhahlan Efendi diperiksa melalui konter 7 dan berlangsung lebih lama.  

Diketahui, ketiga calon penumpang ini tidak dapat menjelaskan rencana perjalanan secara jelas dan lengkap kepada petugas Imigrasi. Ketiganya sempat memberikan keterangan untuk bekerja, padahal visa yang digunakan adalah visa kunjungan. Mengetahui hal tersebut, petugas kemudian melakukan wawancara secara mendalam. 

Pada pukul 14:11:12, petugas kemudian memanggil Gus Iqdam untuk menghampiri konter 7 dan memberikan penjelasan kepada petugas Imigrasi bahwa ketiganya merupakan rombongan dengan tujuan dan keperluan yang sama. 

Sembari menunggu dokumen Tiket Pulang dan Akomodasi dapat ditunjukkan, petugas memanggil supervisor yang bertugas untuk melakukan pengecekan lebih jauh 

Rekaman CCTV menunjukkan, pada pukul 14:17:23 Gus Iqdam dengan sengaja mengambil foto konter pemeriksaan Imigrasi nomor 7 dengan menggunakan telepon genggamnya.  

Supervisor Imigrasi yang sedang melakukan pengecekan mendalam di konter tersebut kemudian menegur Gus Iqdam dan memberikan penjelasan tentang larangan pengambilan gambar di area imigrasi.  

Supervisor meminta Gus Iqdam untuk menghapus foto di telepon genggamnya dan Gus Iqdam tidak berkeberatan dengan hal tersebut serta meminta maaf atas kejadian tersebut; 

"Berdasarkan pada kronologi yang kami jelaskan di atas, tidak ada kendala dalam pemeriksaan Gus Iqdam sebagaimana yang beredar," kata Tito.  

Wawancara untuk Mencegah TPPO

Tito mengatakan, wawancara mendalam pada 3 orang rombongan Gus Iqdam di konter 7 dilakukan untuk mengantisipasi potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). " Hal ini sebagai bentuk perlindungan kepada WNI yang hendak pergi ke luar negeri," ucapnya. 

Wawancara, kata Tito, merupakan salah satu prosedur pemeriksaan keimigrasian yang tak terpisahkan terhadap Warga Negara Indonesia untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang paspor sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 Permenkumham RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Selanjutnya PSI tolak wacana cetak ulang KTP warga Jakarta usai jadi DKJ...

 

2. PSI Tolak Wacana Cetak Ulang E-KTP Warga Jakarta usai Jadi DKJ: Pemborosan dan Bikin Repot

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana, menolak wacana cetak ulang KTP elektronik atau e-KTP setelah Jakarta berganti nama menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tidak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara.

Menurut William, hal itu merupakan pemborosan anggaran dan bukanlah yang prioritas. "Ada lebih dari 11 Juta orang di Jakarta, berapa dana yang dihabiskan? Ini bukanlah hal yang prioritas dilakukan," kata William melalui keterangan tertulis, Senin, 18 September 2023.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan warga DKI Jakarta harus mencetak ulang kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP lantaran nama DKI Jakarta diganti DKJ.

Menanggapi hal tersebut, politikus PSI itu menilai selain pemborosan, wacana cetak ulang KTP elektronik ini akan menyulitkan dan merepotkan warga Jakarta. Sebab, mereka harus ke kelurahan untuk mengurus, dan dipastikan Kelurahan akan kewalahan untuk melayaninya.

"Jika cetak ulang akan merepotkan warga Jakarta ke Kelurahan. Tentunya, kelurahan akan kesulitan bahkan kewalahan dalam melayani warga yang membludak hanya untuk sekadar mengganti nama DKI Jakarta di e-KTP," ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu pun menyarankan lebih baik pengubahan nama DKI menjadi DKJ dilakukan dalam database saja, tidak perlu pada fisik dalam e-KTP.

"Untuk pemilik e-KTP baru saja mungkin yang perlu diubah fisik e-KTP-nya. Pemilik e-KTP pertama kali saja untuk penyesuaian nama Jakarta menjadi DKJ," kata dia.

Selanjutnya DPRD DKI minta nakes honorer jadi prioritas seleksi CPNS dan PPPK...

 

3. Ada 14 Ribu Nakes Honorer di Jakarta, DPRD DKI Minta Jadi Prioritas Saat Seleksi CPNS dan PPPK

Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Iman Satria mengungkap terdapat 14 ribu tenaga kesehatan atau nakes yang saat ini masih kontrak atau honorer, dan minta diperjuangkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Apresiasi tinggi perlu diberikan kepada nakes berstatus honor di Dinas Kesehatan karena telah menjadi garda terdepan pelayanan pada masyarakat, terutama saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu," kata Iman, Rabu, 13 September 2023 seperti dilansir dari Antara. 

Iman berharap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta dapat memberikan prioritas kuota atau porsi pada nakes honorer saat seleksi (rekrutmen) CPNS dan PPPK yang dibuka mulai 16 September 2023 lalu.

“Harapan saya semoga semuanya dapat terakomodir sehingga mereka bekerja nyaman," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menuturkan kenyamanan nakes harus diutamakan.

Karena itu, dia meminta BKD segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menentukan kuota prioritas.

"Untuk teman-teman BKD yang berkomunikasi dengan Kementerian PANRB agar mengutamakan (nakes) yang sudah lama ini dibandingkan dengan lulusan yang baru,” ungkap Anggara.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Honorer Nasional (DPW FKHN) Sepri Latifan berharap DPRD dapat memperjuangkan status nakes DKI.

Dia berharap dengan adanya aspirasi masyarakat ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas dan RSUD.

“Artinya pemerintah harus betul-betul memperhatikan formula terbaik penyelesaian masalah honorer khususnya di DKI Jakarta,” katanya.

Ketua Sub Kelompok Program dan Pelaporan BKD DKI Jakarta, Indra Saputra menjelaskan, saat ini terdapat 14 ribu dari 19.557 tenaga honorer yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) DKI Jakarta merupakan nakes. Sisanya merupakan pegawai administrasi dan lainnya.

“Kami dari DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menyelesaikan status kepegawaian untuk seluruh penanganan ASN, termasuk di antaranya adalah tenaga honorer dan juga pegawai baru,” katanya.

Adapun Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Indra Setiawan mengatakan siap memperjuangkan status pegawainya terutama nakes yang sudah mengabdi sejak tahun 2005.

“Kami memang akan mendorong BKD mengenai status pegawai kami," ujar Setiawan.

Pilihan Editor: DKI Jakarta Diganti DKJ, Semua Warga harus Cetak Ulang KTP Tahun Depan