Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 31 Agustus 2020 telah mencapai Rp 500,5 triliun atau 3,05 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Ini adalah kenaikan defisit yang sangat besar dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 197,9 triliun," ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 22 September 2020. Ia mengatakan situasi tersebut perlu dijaga pemerintah, meskipun saat ini yield Surat Berharga Negara tengah mengalami penurunan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara hingga akhir bulan lalu baru mencapai Rp 1034,1 triliun atau 60,8 persen dari target pemerintah di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Realisasi pendapatan tersebut turun 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1.190 triliun.
Apabila dirinci, penerimaan perpajakan hingga 31 Agustus 2020 adalah Rp 798,1 triliun atau 56,8 persen dari target Rp1.404,5 triliun. Realisasi ini terkontraksi 13,4 persen dibandingkan penerimaan perpajakan tahun lalu akhir Agustus yang menacapai Rp 921,5 triliun.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak tercatat Rp 232 triliun, atau terkontraksi 13,5 persen dibandingkan PNBP tahun lalu sebesar Rp 268,2 triliun. "Meskipun demikian, PNBP ini dibandingkan target Perpres 72/2020 sudah mencapai 78,9 persen," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, penerimaan hibah hingga akhir bulan lalu mencapai Rp 4 triliun. Angka tersebut sedikit meningkat dibanding tahun lalu yang hanya Rp 0,5 triliun.
Dari sisi belanja negara, pemerintah sudah membelanjakan Rp 1.534,7 triliun atau 56 persen dari alokasi yang dianggarkan dalam Perpres 72/2020. Kenaikan belanja ini adalah 10,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Apabila dilihat lebih rinci, belanja pemerintah pusat melonjak 14 persen mencapai Rp 977,3 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 857,5 triliun. Realisasi belanja saat ini adalah 49,5 persen dari total rencana belanja pemerintah pusat.
Belanja kementerian dan lembaga tercatat naik 7,4 persen. Meskipun begitu, kalau dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 9 persen, angka ini lebih rendah.
"Namun sebagian belanja non K/L utamanya penanganan covid melonjak sangat tinggi, yaitu Rp 460 triliun dibandingkan tahun lalu Rp 375,9 triliun, berarti terjadi kenaikan 22,4 persen," kata Sri Mulyani.
Belanja yang meningkat itu, menurut Sri Mulyani, menunjukkan bahwa berbagai tindakan untuk melakukan akselerasi belanja dalam menekan dampak pandemi sudah mulai terlihat di bulan Agustus 2020 dan akan terus berlangsung di bulan ini. "Kami berharap triwulan III, maka belanja pemerintah bisa menyumbangkan secara positif dan kuat pada saat demand dari sisi konsumsi dan investasi dan ekspor mengalami posisi pelemahan."
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan transfer daerah dan dana desa mengalami pertumbuhan hingga 5 persen. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa hingga akhir Agustus mencapai Rp 557,4 triliun, naik dibanding tahun lalu yang Rp 530,6 triliun.
"Ini kami harapkan dalam kondisi Covid dengan adanya belanja yang cukup besar pada kenaikannya di desa bisa memberikan ketahanan pada masyarakat desa. Dan belanja non K/L yang berhubungan dengan bansos bisa memberikan ketahanan kepada seluruh masyarakat yang sedang menghadapi Covid," ujar Sri Mulyani.
CAESAR AKBAR
Foto 
