Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono merespons mengenai ketimpangan yang terjadi jika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan. Kritik mengenai ketimpangan yang ditimbulkan oleh pembangunan IKN itu diungkap oleh calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Yusuf sebenarnya belum mendalami kritik yang disampaikan Anies Baswedan mengenai IKN itu. “Tapi dugaan saya kemungkinan besar ketimpangan antara IKN dengan wilayah sekitar. Itu sangat dimungkinkan memang,” ujar dia kepada Tempo pada Selasa, 28 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut dia, di Pulau Kalimantan secara umum wilayahnya masih tertinggal, kecuali beberapa kota besar seperti Banjarmasin, Balikpapan, dan Samarinda. Kemudian tiba-tiba pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah dana untuk membangun kota baru yang megah, hal itu tentu akan ada ketimpangan. “Pasti akan ada ketimpangan.”
Yusuf juga mengatakan bahwa beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun sudah menunjukkan bagaimana penduduk asli tergurus karena proyek IKN—Yusuf tidak menyebutkan nama LSM yang dimaksud. Sering kali warga yang tergusur, kata dia, tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Bahkan tidak mampu mendapatkan tempat tinggal baru yang layak dan seterusnya.
“IKN belum berdiri pun sudah menimbulkan ketimpangan ini. Ketika penduduk asli yang tergurus, sekarang kehidupannya menjadi lebih buruk sebelum adanya proyek IKN ini,” tutur Yusuf.
Kemudian, untuk upaya menurunkan ketimpangan yang lebih substantif di luar Jawa salah satu yang lebih mendesak itu adalah melalui pembangunan infrastruktur. Sayangnya, dia berujar, selama dua periode Presiden Joko Widodo alias Jokowi, tidak berjalan dengan cukup baik.
Yusuf mengakui memang ada pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi melalui proyek strategis nasional (PSN). Tapi yang digulirkan di luar Jawa justru kecenderungannya menimbulkan ketimpangan yang lebih tinggi.
Dia mencontohkan PSN hilirisasi nikel. Di mana modalnya berasal dari swasta yang kebanyakan berasal dari Cina masuk dengan masif. Lalu, mengeksploitasi sumber daya lokal yang kemudian hasilnya diekspor ke luar negeri. “Ini ketimpangan luar biasa.”
Bahkan dia pun menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengeluarkan angka kemiskinan terbaru. Di mana daerah yang kaya akan nikel justru kemiskinannya meningkat setelah muncul proyek hilirisasi. “Ini kan sangat ironis, bukti nyata bahwa pembangunan hilirisasi nikel ini tidak memberikan manfaat, minimlah bagi masyarakat,” ucap Yusuf.
Sedangkan pembangunan IKN, menurut Yusuf, memang belum terlalu terbukti akan menimbulkan ketimpangan. Kecuali dari sudut pembangunan kota barunya ini yang mungkin akan terlihat mencolok, berbeda dengan wilayah sekitar.
“Tapi kalau mau melihat kesenjangan lebih parah, itu ya seperti hilirisasi nikel,” kata dia.
Selanjutnya: Kritik Anies Baswedan soal IKN...
Kritik Anies Baswedan soal IKN
Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan kritik tersebut saat menjawab pertanyaan yang dilontarkan salah satu panelis dalam “Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa”. Acara itu digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Jawa Tengah pada Rabu, 22 November 2023. Acara itu diinisiasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya," ujar Anies Baswedan.
Calon presiden nomor urut satu itu maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pasangan ini akan berkompetisi dengan dua pasangan lain yang Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan anak sulung Presiden Jokowi.
Anies menyatakan jika pemerintah ingin mewujudkan pemerataan, maka semestinya pembangunan dilakukan secara merata di semua daerah di seluruh Indonesia. Sementara, dalam pembangunan IKN adalah membangun satu kota di tengah hutan. Dengan kondisi itu menurutnya ada yang tidak sinkron antara tujuan dengan pelaksanaannya.
"Kalau mau meratakan pembangunan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru," ucap dia.
Anies Baswedan menilai Pemerintah Indonesia saat ini masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar dalam mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat. Sehingga kesetaraan pembangunan bagi semua mestinya menjadi prioritas kerja pemerintah. "Negara ini didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah intisari mengapa kita merdeka," kata Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut ketimpangan yang terjadi saat ini masih sangat terlihat. Salah satunya dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) antardaerah yang pertumbuhannya tidak seimbang. Di Jawa dan Sumatera pada tahun 2013 skornya 69. Sedangkan di Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku skornya 69 pada tahun 2022. “Jadi ketinggalan satu dekade," tuturnya.
Karena itu ia menjanjikan prinsip setara dan keadilan bakal lebih diterjemahkan dalam berbagai macam kebijakan pemerintah.
MOH KHORY ALFARIZI | TIFFANI ANGELICA
Foto 
