Peran Krusial Wali Data

JAKARTA — Wali data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) berperan penting dalam menentukan efektivitas program tersebut. Tugasnya antara lain memastikan kualitas dan pemutakhiran data yang terkumpul.

Data untuk program Regsosek tengah dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 30 November mendatang. Rencananya, data sensus tersebut diolah mulai 2 Januari hingga 30 Juni 2023. BPS kemudian menyerahkan hasilnya kepada wali data pada Juli 2023.

Untuk memanfaatkan data tersebut, Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto, menyatakan perlu ada pemutakhiran lantaran kondisi di lapangan bergerak dinamis. "Kuncinya nanti setelah data ini jadi. Proses pembaruannya harus berjalan," kata dia saat ditemui Tempo.

Pekerjaan untuk memperbarui data ini, menurut Atqo, merupakan pekerjaan besar. Itulah sebabnya peran wali data krusial. Lembaga wali data harus mengetahui periode pembaruan data yang tepat, mempersiapkan petugas pendataan, hingga menjamin informasi baru yang masuk tidak mengurangi kualitas data.

Sayangnya sampai sekarang belum ada kejelasan soal wali data. Sejumlah sumber Tempo menyatakan, dalam rancangan awal program Regsosek, peran wali data ditetapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ketentuannya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

Aturan itu sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, pada 26 Oktober lalu, Kementerian Hukum mengembalikannya ke Bappenas untuk disusun ulang. "Menteri Sosial menolak tanda tangan," ujar sumber tersebut.

Sumber Tempo di pemerintahan menyatakan Kementerian Sosial merasa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sekarang mereka kelola sudah cukup akurat untuk menjadi basis data program-program pemerintah. Regsosek yang menggunakan anggaran Rp 4,17 triliun dianggap tidak perlu karena pemanfaatan DTKS tanpa biaya. Selain itu, Regsosek dinilai melanggar hukum karena berjalan tanpa ada landasan hukum soal wali data dan pemanfaatannya.

Menurut Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi, Kementerian Koordinator Perekonomian sedang menyusun aturan baru sebagai alternatif aturan yang dikembalikan Kementerian Hukum. "Aturan itu bisa menjadi payung hukum Regsosek, dan bila diperlukan sebagai alternatif Raperpres Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang diinisiasi Bappenas," katanya.