Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Komisi Keuangan DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 2022 di rentang 5,2 sampai 5,5 persen. Target ini sedikit berubah dari asumsi awal yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pidato RAPBN 2022 yaitu 5 sampai 5,5 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Melihat perkembangan terkini bahwa kebijakan penanganan pandemi termasuk PPKM dan vaksinasi serta penurunan kasus harian, maka aspirasi pertumbuhan 5,2 sampai 5,5 persen memiliki justifikasi," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hidayat menjelaskan bahwa dalam dua tahun ini pemerintah memang menyampaikan asumsi pertumbuhan ekonomi ke DPR dengan angka rentang. Tahun 2020, pemerintah menyampaikan ke DPR asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 di rentang 4,5 sampai 5,5 persen.
Saat ketuk palu APBN 2021, asumsi yang disepakati pemerintah dan DPR adalah 5 persen. Lalu tahun ini, kata Hidayat, pemerintah menyampaikan ke DPR asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2022 dalam rentang 5 sampai 5,5 persen.
Menurut Hidayat, angka asumsi pertumbuhan ekonomi dibuat dalam rentang untuk menunjukkan masih adanya ketidakpastian yang relatif tinggi. "Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika tidak ada pandemi," kata dia.
Ketidakpastian itu terkait dengan dinamika penularan kasus Covid-19. Ketika kasus penularan meningkat seperti di bulan Juli lalu, maka restriksi aktivitas makin ketat. Kondisi ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, pemerintah melihat ada ekspektasi penanganan pandemi sudah makin baik pada 2022, baik di global dan di domestik. Tren pemulihan ekonomi juga akan semakin menguat.
Tapi melihat kondisi terkini karena adanya varian Delta, maka pemerintah memproyeksikan pertumbuhan 2022 di sekitar 5 sampai 5,5 persen. Menurut Hidayat, ini rentang yang cukup realistis dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan indikator dan trajektori pemulihan ekonomi. "Termasuk dampak reformasi struktural yang mulai diimplementasikan," kata dia.
Dalam catatan Tempo, munculnya angka 5,2 sampai 5,5 persen juga penuh dinamika. Awalnya pada 20 Mei 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengusulkan rentang pertumbuhan ekonomi 2022 yaitu 5,2 sampai 5,8 persen pada rapat paripurna DPR.
Lalu, Sri Mulyani dan Ketua Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional Komisi Keuangan DPR menggelar rapat pada 8 Juni 2021. Rapat bertujuan untuk mengambil keputusan soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Saat itu, Sri Mulyani dan DPR sepakat dengan rentang 5,2 sampai 5,8 persen ini.
Tapi pada 16 Agustus 2021, Jokowi mengumumkan asumsi 5 sampai 5,5 persen dalam acara kenegaraan jelang HUT RI di DPR. Hingga pada 30 Agustus 2021, Sri Mulyani, Bappenas, OJK, hingga BI menggelar rapat dengan Komisi Keuangan DPR.
Awalnya, Sri Mulyani tetap memaparkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,5 persen sesuai RAPBN 2022. Dalam rapat, Sri Mulyani pun menilai sasaran sasaran pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen pada tahun depan ini cukup berat.
“Ini adalah salah satu forecast yang mungkin paling sulit di tengah ketidakpastian yang begitu banyak. Pandemi tidak bisa 100 persen kita prediksi,” kata dia.
Tapi kemudian saat pengambilan keputusan rapat, Ketua Komisi Keuangan DPR Dito Ganinduto meminta masukan dari fraksi. Sebab, mereka sudah pernah sepakat dengan rentang 5,2 sampai 5,8 persen pada KEM-PPKF.
Lalu saat dimintai suara, mayoritas fraksi mengusulkan 5,2 sampai 5,5 persen, terutama partai pendukung pemerintah seperti PDIP, PPP, Golkar, PAN, Gerindra, PKB. Hanya PKS saja yang berbeda, yang mengusulkan tetap sesuai RAPBN 2022 yaitu 5 sampai 5,5 persen.
Sehingga akhirnya, peserta rapat sepakat dengan usulan mayoritas yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,5 persen. Saat dimintai persetujuan oleh Dito, semua peserta rapat setuju. Termasuk, Sri Mulyani yang mewakili pemerintah. "Setuju pak," kata dia.
Tapi proses pembahasan soal asumsi pertumbuhan ekonomi belum selesai karena baru di Komisi Keuangan saja. "Ini akan menjadi materi yang akan dibahas di Badan Anggaran (Panja Asumsi)," kata Hidayat.
Foto 
