Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Iuran peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dikabarkan bakal mengalami kenaikan pada Juli 2025. Isu tersebut muncul usai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien menyebut perkiraan adanya defisit sekitar Rp11 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Perhitungan kami, Agustus sampai September 2025 ada defisit BPJS Kesehatan sekitar Rp11 triliun. Jadi sebelum itu, perlu persiapan,” kata Muttaqien dalam kegiatan Public Expose BPJS Kesehatan di Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Lantas, apa saja ragam tanggapan dari berbagai pihak terkait soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu?
Rencana Tanggapan soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Tempo merangkum sejumlah tanggapan dari berbagai pihak soal rencana peningkatan tarif iuran peserta BPJS Kesehatan pada 2025.
1. Jokowi Minta Besaran IuranTetap hingga 2024
Meskipun memprediksi bakal ada defisit di masa mendatang, anggota DJSN Muttaqien memastikan dana BPJS Kesehatan aman sampai 2024. Artinya, hingga tahun depan dipastikan tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Hal tersebut didasarkan oleh hasil kalkulasi dari iuran yang terkumpul dan aset bersih. “Ini sesuai amanah Presiden (Jokowi), sampai 2024 tidak ada kenaikan (iuran),” ujarnya Selasa, 18 Juli 2023.
Kata dia, BPJS Kesehatan juga berencana menambah rumah sakit yang akan dikontrak. Targetnya, sebanyak 3.083 rumah sakit pada 2024. Pertimbangannya, untuk mempermudah akses peserta ke fasilitas kesehatan.
2. Dirut BPJS Belum Ingin Iuran Naik
Di sisi lain, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kalau pihaknya belum menghendaki kenaikan iuran. “Itu (kan) DJSN, kalau BPJS belum menghendaki iuran naik,” ujarnya kepada Tempo pada Rabu, 19 Juli 2023.
BPJS Kesehatan sendiri mencatat penerimaan iuran senilai Rp 144,04 triliun pada 2022 atau meningkat dari total penerimaan iuran tahun 2021 yakni senilai Rp 143,32 triliun. Peningkatan penerimaan pada 2022 tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah peserta JKN. Tahun lalu, jumlah peserta JKN mencapai 248.771.083 jiwa, sedangkan pada 2021 baru mencapai 235.719.262 jiwa.
Ketika ditanya perihal defisit, Ghufron menyatakan pihaknya telah memiliki strategi khusus. “Kami bentuk tim dan sistem (anti) fraud (mencegah kecurangan), serta inovasi digital secara otomatis supaya bisa mendeteksi fraud dan lain-lain,” tuturnya.
3. Tambah Jumlah Peserta dan Diskon Iuran
Pengamat dari BPJS Watch Timboel Siregar ikut angkat suara perihal potensi defisit dana BPJS Kesehatan pada 2025. Dia menyarankan beberapa hal supaya tidak terjadi defisit. Menurut dia, BPJS Kesehatan tidak akan mengalami defisit bila pendapatan iuran diperkuat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan apabila penguatan pendapatan iuran dapat dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah kepesertaan. “Kalau pun ada (penghasilan lain), kita lihat pos-pos Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) kapitasi itu hanya Rp 300 miliar, pendapatan dari investasi Rp 1,4 triliun, dan pendapatan cukai cuma ratusan miliar,” tuturnya.
Timboel juga menyarankan pemerintah untuk memberi potongan harga (diskon) dan pembayaran secara mencicil bagi peserta yang menunggak. Dengan begitu, peserta nonaktif bisa melunasi tagihan dan kembali berstatus aktif.
“Dan tunggakan-tunggakan tadi yang tidak menjadi pendapatan riil, sekarang bisa menjadi pendapatan riil karena dibayar walaupun mencicil,” ucap Timboel.
Dilansir dari situs resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta program JKN 258,3 juta orang per pertengahan Juli 2023. Sedangkan total keseluruhan penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 273,8 juta per 2021. Artinya, terdapat sekitar 15,5 juta orang yang belum terdaftar.
4. Perusahaan Tak Daftarkan BPJS Kesehatan Harus Dijatuhi Sanksi
Selain itu, Timboel menyebut seharusnya perusahaan swasta yang belum mendaftarkan pekerjanya agar diberi sanksi. Menurutnya, upah minimum yang selalu naik setiap tahun bisa menjadi potensi peningkatan pendapatan program JKN menjadi semakin besar. Dia menilai pengawas dan kejaksaan dapat menyurati atau memanggil perusahaan tersebut.
AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU | NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan Editor: Ini Rincian Biaya Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2023
Foto 
