Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

BTN Mengajukan Kuota Kredit Sejahtera FLPP Tahun Depan 200 Ribu Unit

BTN meminta penyaluran Kredit Perumahan Rakyat atau KPR Sejahtera FLPP untuk 200 ribu unit, lebih tinggi dari realisasi tahun ini, 117 ribu unit.

26 Desember 2021 | 16.40 WIB

Deretan rumah subsidi di Perumahan Cidahu Royal Residance di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, 5 Januari 2022. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dalam mengadakan akad massal kredit pemilikan rumah (KPR).  Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan bahwa acara akad massal ini juga merupakan bentuk sosialisasi program manfaat layanan tambahan (MLT) dan apresiasi Bank BTN terhadap antusiasme para peserta BP Jamsostek. Para peserta BP Jamsostek bisa menikmati fasilitas pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan KPR. Untuk fasilitas PUMP, peserta BP Jamsostek bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta untuk uang muka. TEMPO/Fardi Bestari
Perbesar
Deretan rumah subsidi di Perumahan Cidahu Royal Residance di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, 5 Januari 2022. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dalam mengadakan akad massal kredit pemilikan rumah (KPR). Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan bahwa acara akad massal ini juga merupakan bentuk sosialisasi program manfaat layanan tambahan (MLT) dan apresiasi Bank BTN terhadap antusiasme para peserta BP Jamsostek. Para peserta BP Jamsostek bisa menikmati fasilitas pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan KPR. Untuk fasilitas PUMP, peserta BP Jamsostek bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta untuk uang muka. TEMPO/Fardi Bestari

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN mengajukan penambahan kuota Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun depan. Total, BTN meminta penyaluran Kredit Perumahan Rakyat atau KPR Sejahtera FLPP untuk 200 ribu unit, lebih tinggi dari realisasi tahun ini yang hanya 117 ribu unit.

"Bank BTN semakin siap karena sudah banyak improvement dari business process yang telah dijalankan perseroan," kata Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar dalam keterangan tertulis, Minggu, 26 Desember 2021.

Ada beberapa peningkatan proses bisnis yang sudah dilakukan BTN, mulai dari sentralisasi lending process sampai commercial banking center. "Selain itu aplikasi KPR online kami  semakin mantap yaitu BTN Properti,  inovasi produk serta program KPR kami juga  semakin menarik,” kata dia.

Tahun ini, total nilai KPR Sejahtera FLPP yang disalurkan BTN untuk 117 ribu unit ini mencapai Rp 17,15 triliun. Angka tersebut merupakan perolehan dari BTN konvensional sebanyak 96.487 unit dengan nilai Rp 14,11triliun dan Unit Usaha Syariah sebanyak 21.212 unit  dengan nilai Rp 3,03 triliun.

Sementara, total penyaluran KPR Sejahtera FLPP nasional tahun ini mencapai 178 ribu unit.  “Dengan pencapaian tersebut kami telah berkontribusi setidaknya 65 persen," kata Hirwandi.

Adapun permintaan penambahan kuota ini disampaikan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Sejak 22 Desember, BP Tapera sudah resmi menjadi pengelola dana FLPP menggantikan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan demikian, BP Tapera resmi menjadi operator investasi pemerintah yang pertama sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 dan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Dalam penyaluran dana FLPP ini, BP Tapera pun bekerja sama dengan 48 bank penyaluran, salah satunya adalah BTN

Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan proses pengajuan dan operasional pencairan dana FLPP tetap menggunakan proses yang sudah ada, meski ada peralihan ini. Calon debitur yang ingin mendapatkan KPR Sejahtera FLPP, kata dia, dapat mengisi data melalui aplikasi SiKasep kemudian BP Tapera yang akan melakukan verifikasi data dari calon debitur tersebut.

Proses verifikasi ini di antaranya menyesuaikan data calon debitur dengan persyaratan penerima FLPP yang diatur peraturan perundangan yang berlaku. "Jika sesuai, maka bank akan melakukan pemrosesan untuk melihat kelengkapan berkas administrasif, kemampuan bayar, kesesuaian agunan dan lain sebagainya," kata Dirut BTN tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca juga: Bandara Halim Perdanakusuma Ditutup 1 Januari, Penerbangan Dialihkan ke Mana?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Fajar Pebrianto

Meliput isu-isu hukum, korupsi, dan kriminal. Lulus dari Universitas Bakrie pada 2017. Sambil memimpin majalah kampus "Basmala", bergabung dengan Tempo sebagai wartawan magang pada 2015. Mengikuti Indo-Pacific Business Journalism and Training Forum 2019 di Thailand.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus