Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, mencatatkan peningkatan laba hingga 11 persen. Hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di kantor Kemenkeu, Selasa, 6 Mei 2025 memaparkan laba tahun berjalan perusahaan sepanjang 2024 mencapai Rp 931 miliar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 yang disetujui dalam RUPST tersebut pendapatan perusahaan juga meningkat. Perseroan mencatatkan kinerja keuangan yang solid, dengan Pendapatan mencapai Rp 1,49 triliun, meningkat sebesar 13 persen dibandingkan tahun 2023,” demikian tertulis dalam keterangan pers, Rabu, 7 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kinerja turut berkontribusi pada kenaikan ekuitas Perseroan selama tahun 2024. Capaian ini berada 105 persen di atas target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 sebesar Rp 884 miliar. Pendapatan dan laba tahun ini disebut merupakan capaian tertinggi PT PII semenjak didirikan pada 30 Desember 2009.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, sekaligus Kuasa Pemegang Saham PT PII, Rionald Silaban mengapresiasi kinerja tersebut. Rionald berharap agar PT PII dapat meningkatkan upaya untuk menambah portofolio penjaminan pada proyek skala kecil atau small scale. “Termasuk melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Rio.
Sebagai salah satu kendaraan khusus atau Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT PII memiliki mandat sebagai penyedia penjaminan pemerintah dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, perusahaan juga menyediakan penjaminan untuk pinjaman langsung BUMN kepada lembaga keuangan internasional dan menyediakan penjaminan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta penjaminan korporasi.
Sampai dengan Mei 2025, PT PII telah memberikan penjaminan atas 54 proyek terdiri atas 34 proyek KPBU dan 18 non-KPBU. Proyek-proyek itu tersebar di tujuh sektor yaitu jalan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, air minum, pariwisata, transportasi dan konservasi energi dengan total nilai investasi lebih dari Rp 539 triliun.
Pilihan Editor: Investasi Terhambat Ketidakpastian Ekonomi