Wamen BUMN Tepis Isu Perusahaan Pelat Merah Kebal Hukum

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan direksi dan komisaris perusahaan plat merah tidak akan kebal hukum seperti yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Menurut dia, direksi dan komisaris di BUMN tetap bisa dijerat pidana kalau melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya.

Pria yang akrab disapa Tiko ini membenarkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN terjadi perubahan yang menyebutkan kalau direksi maupun komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara seperti dalam aturan lama. Namun dia memastikan perubahan itu bukan dasar untuk BUMN menjadi aman dari jeratan hukum.

“Dalam UU Nomor 1 Tahun 2025, yang kami pilah adalah tindakan korporasi dengan tindakan kerugian negara. Setelah berjalannya UU ini secara penuh, memang dianggap (BUMN) sebagai korporasi yang terpisah dalam keuangan negara,” kata Tiko dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Di lain hal, kata Tiko, petinggi perusahaan BUMN tetap dijerat oleh peraturan lain yang mengawasi mereka. Dimulai dari UU Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Perdata, UU Pidana, UU Pasar Modal, hingga UU Kepailitan. Makanya, dia memastikan tidak akan ada direksi dan komisaris BUMN yang kebal hukum akibat berubahnya UU BUMN tersebut.

“Tentunya dalam konteks itu kalau terjadi fraud dan terjadi tindakan penyelewengan dalam pengurusan perusahaan, tetap bisa diproses secara hukum, dan itu pasti,” kata Tiko.