Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Perdagangan karbon melalui Bursa Karbon resmi diluncurkan hari ini, Selasa, 26 September 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Kami laporkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon. Kami ingin segera tuntaskan ini,” ujar Luhut dalam acara peluncuran Bursa Karbon di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Berdasarkan rapat terbatas (ratas) sebelumnya, kaya Luhut, pemerintah terus mengawal peraturan pemerintah yang mengatur Nationally Determined Contribution (NDC), perdagangan karbon, hingga peraturan pajak karbon.
“Berangkat dari hasil yg ratas lalu, Permen LHK penyelenggara NDC, dan permen LHK perdagangan karbon luar negeri dan peraturan pajak karbon, kami juga ingin kawal supaya ini jangan lari dari hasil keputusan ratas lalu,” ujarnya.
Selanjutnya, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan integrasi dengan sistem harus terus disempurnakan. Hal ini bertujuan agar transparansi dapat terlaksana dengan baik.
Bursa karbon Indonesia akan langsung diawasi OJK
“Penyempurnaan sistem pencatatan nasional atau SRN PPI dan integrasinya dengan sistem yang ada di sektor agar tujuan transparansi dapat terlaksana dengan baik," ucap dia.
Luhut mengungkap bahwa penyelenggaraan bursa karbon Indonesia akan langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan teknologi blockchain.
Dengan menggunakan unit karbon berkualitas, bursa karbon akan dijalankan secara bertahap dimulai dari pasar dalam negeri dan akan dikembangkan untuk untuk pasar luar negeri.
“Kita harus menjadi market regional hub agar tersedia unit karbon sesuai dengan standar internasional. Kita akan bekerja dengan standar internasional dan perlu percepatan pengaturan agar proses registrasi agar lebih cepat,” kata Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa potensi bursa karbon di Indonesia bisa mencapai Rp 3.000 triliun, bahkan lebih.
Jokowi menyampaikan peluncuran bursa karbon ini merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis perubahan iklim. Adapun hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali untuk upaya menjaga lingkungan khususnya untuk pengurangan emisi karbon.
Foto 
