![ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-59 pada 27 April 2023 di lapangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa, 2 Mei 2023. [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2023/05/02/id_1200905/1200905_720.jpg)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi mengumumkan pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuka mulai hari ini hingga 9 Oktober 2023. Kabar itu disampaikan melalui akun Instagram @kemenkumhamri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“#SahabatPengayoman, pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 diundur ya. Dari yang awalnya dibuka Minggu, 17 September menjadi Rabu, 20 September,” tulis akun @kemenkumhamri dalam unggahannya, Minggu.
Daftar Formasi CASN Kemenkumham 2023
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham No. SEK.2.KP.02.01-287, formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran (TA) 2023 yang dibutuhkan Kemenkumham, meliputi:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Formasi CPNS Kemenkumham 2023 berjumlah 1.015 untuk penempatan unit kerja pusat dan kantor wilayah (kanwil) yang terdiri dari:
- Penjaga Tahanan.
- Dosen.
Sementara itu, formasi PPPK berjumlah 1.563 untuk penempatan unit kerja pusat yang terdiri dari:
- Tenaga Teknis.
- Tenaga Kesehatan.
Link Daftar CPNS Kemenkumham 2023
Proses pendaftaran CPNS dan PPPK Kemenkumham dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Sedangkan informasi mengenai seleksi lebih lanjut dapat diakses pada situs https://casn.kemenkumham.go.id.
Selanjutnya: Syarat Daftar CPNS Kemenkumham 2023
Berikut beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk mendaftar CPNS dan PPPK di Kemenkumham 2023.
- Hasil pemindaian (scan) surat lamaran yang ditulis tangan atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000 (diperoleh dari https://meterai-elektronik.com) dan ditandatangani dengan pena hitam (format surat lamaran dapat diunduh di https://casn.kemenkumham.go.id).
- Scan Surat Pernyataan Data Diri bermeterai.
- Scan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) asli, surat keterangan pengganti KTP, atau Surat Keterangan Perekaman Data KTP asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
- Scan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir asli dari Disdukcapil.
- Pas foto formal terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang (background) berwarna merah.
- Scan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah, rumah sakit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau rumah sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berlaku maksimal 3 bulan sebelum tanggal pendaftaran. Bagi pelamar lulusan SLTA/sederajat, wajib mencantumkan tinggi dan berat badan sesuai hasil pengukuran pada surat keterangan tersebut.
- Scan ijazah asli atau Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi lulusan 2023 yang belum menerima ijazah. Namun, apabila dinyatakan lulus pada tahapan akhir, maka wajib melampirkan ijazah asli.
- Scan transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dari skala 4,00 untuk formasi umum, atau keterangan lulus dengan predikat cumlaude bagi pelamar kebutuhan lulusan terbaik. Bagi lulusan 2023 yang belum menerima transkrip nilai, dapat menggunakan transkrip nilai sementara, tetapi wajib melampirkan transkrip nilai asli bila dinyatakan lulus pada tahapan akhir.
- Scan transkrip, daftar nilai, atau surat keterangan hasil Ujian Nasional (UN) bagi lulusan SMA/sederajat.
- Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib melampirkan scan surat keterangan dokter asli yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat 2 dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI, atau rumah sakit Polri. Tautan (link) video YouTube berisi kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan kegiatan sesuai jabatan pada formasi Kemenkumham yang dilamar.
- Scan surat keterangan dari kelurahan, kepala desa, atau kepala suku untuk pelamar asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua..
- Tangkapan layar (screenshoot) akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau surat akreditasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
- Scan surat keterangan domisili asli yang diterbitkan kantor kelurahan/desa setempat, apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pada KTP.
MELYNDA DWI PUSPITA
Foto 
