Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Alimudin mengklaim pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur hingga kini menelan investasi swasta dengan jumlah besar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Investasi dari swasta itu hampir Rp 60 triliun. Jangan banyak lihat yang hoaks-hoaks bahwa ini akan mangkrak, ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada. Semua itu saya pastikan tidak benar," ujar Alimudin pada ASN Festival 2024 di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ia menjelaskan, sejak tahap awal hingga 2024, pembangunan IKN difokuskan untuk menyelesaikan prasarana dasar seperti air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan. Adapun investor swasta, kata dia, terlibat mulai dari pembangunan hotel, perumahan, mal dan lain-lain termasuk sekolah.
Dalam waktu dekat, menurut Alimudin, juga akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di IKN, dan ada sektor perbankan yang ikut serta. "Informasi ini perlu saya sampaikan, karena kalau orang nyinyir-nyinyir seolah-olah IKN itu harus selesai di tahun ini. Enggak, tahun ini adalah penyelesaian prasarana dasar."
Lebih jauh, ia menyebutkan OIKN segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan IKN. Penyeseuaian regulasi itu dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan agar sesuai target pada 2045.
Sebab, kata Alimudin, pada dasarnya, proses pembangunan IKN masih panjang dan perlu waktu. Adapun manfaat hasil pembangunan ibu kota negara akan dapat dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu.
Pembangunan IKN ini, menurut dia, adalah bagian dari sejarah besar yang sedang dibentuk. "Teman-teman semua nanti akan menikmati, kami hanya menjadi bagian history the making-nya Ibu Kota Nusantara," ucapnya.
Merujuk linimasa pembangunan IKN dalam 5 tahap hingga 2045, pembangunan ibu kota baru itu membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.
Hingga 31 Mei 2024, pemerintah sudah mengucurkan APBN senilai Rp 72,5 triliun untuk IKN. Sementara, investasi yang dibukukan dari enam kali tahap groundbreaking baru mencapai Rp 51,3 triliun.
Selanjutnya: Berulang kali Presiden Jokowi menyebutkan...
Berulang kali Presiden Jokowi menyebutkan berinvestasi di IKN sama dengan membeli masa depan. Namun, investor tidak kunjung bertambah. Apalagi investor asing yang masih nihil sampai sekarang.
Beberapa waktu lalu Jokowi mengatakan bakal ada investasi besar dari perusahaan properti Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties. Nyatanya, sai melakukan kunjungan kenegaraan di UAE pada 17 Juli 2024, Presiden sama sekali tidak membawa pulang investasi Emaar untuk IKN.
Jauh sebelumnya, penanaman modal asing dari perusahaan multinasional Softbank yang digadang-gadang masuk juga ternyata batal. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut investasi dari Jepang itu batal lantaran proposal yang ditawarkan hanya menguntungkan Softbank secara sepihak.
"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR (internal rate of return/pengembalian modal) ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu, 14 Desember 2022. Menurut Bahlil hal itu tak adil. “Kita mencari model investasi yang fair. Artinya, investornya hidup, tapi negara juga jangan dibuat berat.”
Namun ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pernah mengatakan batalnya investasi Softbank kadung merusak reputasi IKN di mata investor asing. “Softbank mundur, investor lain jadi batal tertarik,” ujarnya.
Sementara itu, 4konom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai mundurnya Bambang dan Dhony dari kursi pimpinan Otorita IKN itu menjadi sinyal negatif pembangunan IKN. Ia menyebut pergantian kepemimpinan ini membuat investor semakin ragu untuk masuk ke proyek ibu kota baru.
“Ini sinyal buruk bagi kepastian berusaha karena menunjukkan ada masalah yang membuat Kepala Otorita IKN mundur. Apakah ada tekanan atau karena tahu bahwa sedang menjalankan penugasan yang sangat berat dan tidak mungkin dilakukan," ujar Bhima.
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Serba-serbi Uji Coba Kereta Otonom di IKN, Jadi Digelar Besok?
Foto 
