Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Dirut Pertamina: Transisi Energi Berlaku untuk Semua

Dirut Pertamina Nicke Widyawati memastikan tidak akan ada yang ketinggalan dalam transisi energi, termasuk UMKM.

22 Januari 2023 | 20.53 WIB

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati berbincang dengan Presiden Direktur dan CEO PT Badak NGL Gema Iriandus Pahalawan saat peresmian LPG Production Booster System di Badak LNG, Bontang, Kalimantan Timur, Selasa, 6 Desember 2022. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa penemuan teknologi LPG Production Booster System dapat memberikan harapan bahwa Indonesia bisa menghasilkan tambahan produksi LPG nasional, yang secara otomatis dapat mengurangi impor LPG, sehingga diproyeksi terdapat penambahan produksi LPG sebesar 1,56 juta M3 atau 780.000 Metrik Ton selama periode 2022-2027. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Perbesar
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati berbincang dengan Presiden Direktur dan CEO PT Badak NGL Gema Iriandus Pahalawan saat peresmian LPG Production Booster System di Badak LNG, Bontang, Kalimantan Timur, Selasa, 6 Desember 2022. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa penemuan teknologi LPG Production Booster System dapat memberikan harapan bahwa Indonesia bisa menghasilkan tambahan produksi LPG nasional, yang secara otomatis dapat mengurangi impor LPG, sehingga diproyeksi terdapat penambahan produksi LPG sebesar 1,56 juta M3 atau 780.000 Metrik Ton selama periode 2022-2027. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transisi energi agar seluruh segmen masyarakat dapat menerima manfaatnya. Hal tersebut juga merupakan komitmen global dan menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan dari Business 20-Task Force Energy, Sustainability, and Climate (B20-TF ESC) dalam gelaran G20 November 2022 di Bali.

"Ada enam kebijakan tetapi tujuan utamanya adalah tidak ada yang tertinggal dalam masa transisi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah," kata Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati di Paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) yang digelar di Davos, Swiss sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu, 22 Januari 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

B20-TF ESC telah melahirkan enam rekomendasi kebijakan untuk mempercepat transisi energi yang mengakomodasi tantangan, peluang, dan risiko yang terkait peningkatan transisi yang adil dan teratur di negara berkembang.

Nicke, Dirut Pertamina yang juga menjabat sebagai co-Chair B20-TF ESC pada G20 tahun 2022 itu mengatakan Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang memegang Presidensi G20. Rekomendasi tersebut diperlukan untuk mempercepat transisi energi.

Enam rekomendasi kebijakan tersebut, di antaranya secara progresif meningkatkan kuantum, prediktabilitas, dan kemudahan aliran pembiayaan ke negara-negara berkembang.

B20-TF ESC juga harus memastikan partisipasi UMKM dalam kegiatan transisi energi dengan pembiayaan dan "capacity building". Berikutnya, harus memfasilitasi adopsi teknologi oleh rumah tangga dan UMKM untuk penggunaan energi yang efisien, bersih, dan modern.

Rekomendasi kebijakan lain yang diperlukan, lanjut Nicke, yakni percepatan penerapan solusi akses listrik terintegrasi, termasuk "off-grid" dengan partisipasi masyarakat dan elektrifikasi berbasis "grid" untuk memperluas akses energi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, satuan tugas (satgas) harus menerapkan kebijakan dengan memastikan transisi yang teratur di sumber energi primer.

Terakhir ialah perlunya kebijakan untuk mendukung inovasi teknologi iklim dengan mendukung "start-up" dan riset universitas dengan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia yang terampil, pengetahuan, dan "sharing facility".

Satgas juga memiliki prioritas seperti mempercepat penggunaan energi berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau serta meningkatkan keamanan energi.

Nicke mengatakan kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang diperlukan sebagai "key enabler" untuk mencapai tiga prioritas tersebut.

B20, kata Nicke, berperan sebagai katalis dan mendorong perusahaan atau negara untuk menjalin kemitraan global. Setidaknya, ada 36 kesepakatan kemitraan yang melibatkan 11 negara dengan potensi nilai proyek sekitar 11,5 miliar dolar AS yang dijabarkan di B20-TF ESC.

Selain itu, terdapat pula 12 peluang kemitraan, lima acara "business matching" dan dua kolaborasi dengan platform investasi dalam "business matching avenue" di B20-TF ESC. Oleh karena itu, aksi bisnis tersebut ditempuh melalui kemitraan global untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan.

B20-TF ESC merupakan gugus tugas yang dihasilkan oleh keterlibatan kelompok B20 pada forum G20, di mana Indonesia bertindak sebagai presiden pada tahun 2022. Gugus tugas menangani masalah yang berkaitan dengan energi, keberlanjutan, dan iklim dalam upaya bersama negara-negara anggota untuk mengatasi perubahan iklim.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus