Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menjelaskan kebijakan subsidi kendaraan listrik sarat akan conflict of interest atau konflik kepentingan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang terlibat dalam keputusan kebijakan itu, tapi memiliki bisnis yang beririsan dengan kendaraan listrik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Luhut memiliki Electrum—perusahaan patungan GOTO dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA)—perusahaan itu bergerak di bidang ekosistem motor listrik.
“Saya sekali langsung pernah mengingatkan Pak Luhut. Saya bertemu langsung di rumahnya pada November 2021. Saya katakan masalah utama pada diri bapak satu, konflik kepentingan,” ujar dia dalam diskusi daring pada Minggu, 21 Mei 2023.
Menurut Faisal, dua kata yang disampaikan kepada Luhut yaitu konflik kepentingan itu termasuk dalam bahasa halus. Karena, kata dia, yang lebih cocok ditujukan kepada Luhut adalah kelindan kepentingan. Hal itu juga dia arahkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang merupakan Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).
Jadi, Faisal berujar, kalau konflik kepentingan itu, dia mencontohkan misalnya dirinya pejabat, lalu memiliki anak pengusaha. Karena memiliki kekuasaan sebagai pejabat, kemudian memberikan fasilitas untuk anaknya.
“Itu konflik kepentingan, cronyism. Kalau yang sekarang terjadi di kasus Pak Luhut dan Pak Moeldoko adalah kelindan kepentingan. Penguasa dan pengusaha dalam satu tubuh,” ucap Faisal.
Menurutnya, keduanya yang mempromosikan kebijakan itu untuk kepentingan dirinya sendiri dengan menggunakan jabatannya. “Ini yang parah, tidak pernah ada di zaman Pak Harto (Presiden ke-2 Soeharto). Jadi ini setitik nadir persoalan governance itu dibiarkan oleh Pak Presiden (Joko Widodo alias Jokowi),” tutur dia.
Konflik kepentingan Luhut dan Moeldoko juga dinilainya tidak hanya pada isu kendaraan listrik. Faisal mencontohkan, jika ada tenaga kerja asing di smelter—fasilitas pengolahan hasil tambang—Luhut ikut bicara. Luhut memang tercatat sebagai pemilik beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.
“Sehingga perusahaan-perusahaan smelter itu tidak memerlukan juru bicara,” kata Faisal. “Ada urusan rokok, Moeldoko yang membela.”
Sehingga, menurut Faisal, cocok jika mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengenalkan istilah baru yaitu ‘peng-peng’. Di mana maknanya adalah penguasa dan pengusaha di satu tangan. Istilah tersebut juga sempat menjadi pembahasan pengguna Twitter, merespons kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dinilai tidak tetap sasaran.
Pilihan Editor: Faisal Basri Singgung Cara Luhut Binsar Padjaitan Menghadapi Kritik soal Subsidi Kendaraan Listrik
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
