Klarifikasi Dugaan Korupsi di BTN, DPR Akan Panggil Direksi Lama

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana kembali melakukan pertemuan dengan jajaran petinggi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pemanggilan itu dilakukan untuk membahas laporan dugaan praktik korupsi dan window dressing di BTN.

Anggota Komisi XI Dari Fraksi PDIP Hendrawan Supraktikno mengatakan, bila perlu, DPR akan mengundang direksi BTN lama yang terkait dengan dugaan kasus korupsi tersebut. Pasalnya, saat ini bank spesialis kredit perumahan tersebut dipimpin oleh direksi baru dengan jabatan direktur utama diduduki oleh Pahala N. Mansury yang baru menduduki posisi ini pada November 2019.

"Bila perlu kami undang [eks orang BTN] sudah ada usulan. BTN harus kita jadikan berdaya saing yang tinggi," kata Hendrawan di Jakarta, Senin 3 Februari 2020.

Menurut dia, pertemuan-pertemuan tersebut penting dilakukan untuk menemukan kepastian dalam kasus BTN ini. Dia mengakui whistle blower bisa menjadi instrumen penting untuk melakukan penegakkan good corporate governance. Namun, di lain sisi, dia mengakui jika informasi tersebut tidak benar akan dapat merusak reputasi BTN. "Kami harus cermat, kami bekerja atas dasar ketentuan yang ketat juga," katanya.

Hari ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengadakan rapat tertutup dengan direksi BTN. Dalam rapat tersebut, DPR meminta penjelasan dari perseroan mengenai laporan dugaan window dressing laporan keuangan 2018 dan dugaan praktik korupsi.

Seusai rapat tertutup tersebut, Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury menyatakan tidak terjadi praktik window dressing dalam laporan keuangan perseroan tahun 2018, sebagaimana temuan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. "Kalau sepengetahuan kami, itu tidak ada praktik window dressing. Tetapi, itukan saya menjelaskan ini sebagai dirut baru ya," katanya.