Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal kritik dari kubu calon presiden dengan nomor urut 02 soal pengelolaan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Luhut, pengelolaan utang pemerintah sudah baik, terbukti dengan respon pasar yang baik belakangan ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau (pengelolaan utang) dianggap berbahaya, respons market enggak akan bagus. Market enggak bisa dibohongi," kata Luhut di kantornya, Selasa, 8 Januari 2019.
Luhut menegaskan kondisi perekonomian bagus dengan bukti rupiah yang terus menguat hingga kisaran Rp 14.100 per dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat berfluktuasi dan sempat mencapai Rp 15.000 pada tahun lalu. Hal tersebut juga seiring dengan pergerakan positif di pasar modal. "Cadangan devisa kita juga naik, jadi ukurannya di situ, makroekonomi kita bagus," ujar Luhut.
Kondisi perekonomian Indonesia juga, kata Luhut, dipuji oleh Presiden Bank Dunia yang baru saja mengundurkan diri, Jim Yong Kim. Luhut berujar Kim yang bakal membuat perusahaan Infrastructure Fund pasca mundur dari jabatannya menilai Indonesia salah satu tempat yang baik untuk berinvestasi infrastruktur.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, mengritik pengelolaan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Melalui akun twitternya @Gamal_Albinsaid, ia menyertakan infografis soal sepuluh Badan Usaha Milik Negara yang memiliki banyak utang.
"Ini bukan soal angka, ini soal luka, Luka Indonesiaku. Saya katakan ini karena saya menyadari betapa beratnya tugas yang menunggu kita semua di depan sana," cuit Gamal, Sabtu, 5 Januari 2019.
Dalam cuitannya, Gamal menyertakan sebuah infografis bertajuk 'Utang BUMN Membengkak'. Di dalam infografis itu ada sepuluh BUMN yang memiliki utang terbesar, antara lain Bank BRI dengan utang Rp 1.008 triliun, Mandiri Rp 997 triliun, BNI Rp 660 triliun, PLN Rp 543 triliun, dan Pertamina Rp 522 triliun. Selain itu juga Bank BTN Rp 249 triliun, Taspen Rp 222 triliun, Waskita Karya Rp 102 triliun, Telkom Rp 99 triliun dan Pupuk Indonesia Rp 76 triliun.
Pada unggahan yang sama, Gamal juga membandingkan utang luar negeri pemerintahan Joko Widodo yang disebut tertinggi dalam perjalanan bangsa. Dalam unggahan itu pemerintahan Jokowi disebut berutang Rp 4.395,9 Triliun per November 2018. Angka itu paling besar dibandingkan dengan Presiden Soeharto Rp 551,4 triliun, Presiden Habibie Rp 938,8 triliun, Presiden Abdurrahman Wahid Rp 1.271,4 triliun, dan era Presiden Megawati Soekarnoputri Rp 1.298 trilun.
Simak berita lainnya terkait Luhut hanya di Tempo.co.
Foto 
