Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan penerbangan milik negara, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) memastikan telah memperoleh komitmen suntikan likuiditas sebesar Rp 6,4 triliun dari mitra strategis perseroan, yaitu Intra Asia Corpora. Komitmen itu didapat setelah perusahaan melakukan bidding dengan beberapa calon investor dalam beberapa bulan terakhir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Direktur Utama Merpati Asep Ekanugraha menjelaskan, pada prinsipnya, untuk dapat mengajukan proposal perdamaian guna mendapat persetujuan kreditor itu harus ada baseline-nya. "Baseline itu merupakan business plan yang diajukan mitra strategis yang mau masuk ke Merpati,” katanya, Senin, 12 November 2018.
Dalam proposal rencana operasional tersebut, Intra Asia Corpora telah memasukkan aspek-aspek seperti memenuhi ketersediaan pesawat, rute, tipe pesawat, dan rencana pengembangan bisnis. Namun, perseroan belum dapat merinci rencana kerja tersebut.
Asep menyampaikan dana senilai Rp 6,4 triliun tersebut akan dikucurkan Intra Asia Corpora pada Merpati, untuk mendukung aktivitas operasional perseroan. Dia berharap sidang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dapat menyetujui pengajuan Merpati, yaitu meminta kreditor memberikan kemudahan restrukturisasi utang perseroan.
Jika dikabulkan PKPU, Asep menargetkan dapat kembali menerbangkan maskapai tersebut pada tahun depan, setelah resmi menyetop penerbangan pada 1 Februari 2014 lalu. Ia menyebutkan suntikan tersebut bagian tidak terpisahkan dari upaya menghidupkan Merpati.
"Jika dikabulkan, kami akan mengajukan permohonan pada Kementerian BUMN, komunikasi dengan Kemenkeu, dan mengajukan reaktivasi aktivitas penerbangan ke Kemenhub,” ujar Asep.
Sebagaimana diketahui, Merpati Nusantara Airlines memiliki kewajiban hingga Rp 10,72 triliun dengan aset sebesar Rp 1,21 triliun. Per 31 Desember 2017, posisi ekuitas Merpati malah tercatat minus Rp 9,51 triliun.
Terkait hal ini, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menyampaikan pemerintah sebetulnya telah cukup lama membuka kesempatan bagi investor untuk masuk ke tubuh Merpati. “Kami mengundang private sector yang memang berminat, silakan saja (mengambil Merpati)," tuturnya.
Bahkan, kata Aloysius, dari 2 tahun lalu sebenarnya Kementerian BUMN sudah memprogramkan privatisasi. "Dengan nantinya Merpati memasukkan uang, otomatis kepemilikan negara akan terdilusi."
Meski begitu, Aloysius menegaskan Kementerian BUMN tetap menunggu hasil putusan PKPU soal nasib Merpati. Dari PKPU tersebut, pemerintah akan menyimak berbagai usulan persidangan terkait status operasional Merpati.
BISNIS
Foto 
