Pengamat Ingatkan Jokowi Tak Bongkar Pasang Menteri ESDM

Tempo.Co, Jakarta - Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Berly Martawardaya meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak membongkar pasang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM di Kabinet Indonesia Kerja Jilid II. Langkah Jokowi yang sering mencopot menteri membuat kepercayaan investor turun. 

 

"Kalau gonta-ganti menteri sampai empat kali satu periode, itu berpotensi ganti regulasi. Ini yang membuat investor menjadi gamang,” ujar Berly di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2019. 

 

Berly mengatakan, pada Kabinet Indonesia Kerja Jilid I lalu, Jokowi cukup sering mengganti Menteri ESDM. Setidaknya terhitung empat kali Jokowi mengganti menterinya. Pada awal menjabat sebagai Presiden, Jokowi mengangkat Sudirman Said. Sudirman lantas digantikan oleh Arcandra Tahar, meski tak lama. 

 

Arcandra harus mundur karena terbelit isu kewarganegaraan. Ia lantas digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan Ignasius Jonan. Karena itu pula, Jokowi mengangkat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM sebelum Ignasius Jonan terpilih. 

 

Menurut Berly, Presiden Jokowi boleh saja me-reshuffle menteri-menterinya. Namun, pergantian menteri itu semestinya tak sampai empat-lima kali dalam satu periode. 

 

Adapun saat ini tren investor migas di Indonesia cenderung rendah. Lantaran karena harga minyak jatuh dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tak memiliki kepastian kebijakan. Global Petroleum Survey 2018 mencatat Indonesia berada di peringkat kedelapan dalam sumber indeks persepsi kebijakan migas. Indonesia tercatat kalah dengan Mesir, Algeria, bahkan Nigeria. Sedangkan peringkat satu ditempati oleh Texas dan posisi kedua diduduki oleh Rusia. 

 

Pengamat hulu migas, Tumbur Parlindungan, mengatakan Jokowi perlu melantik Menteri ESDM yang cerdas menggaet investor. Selain itu, penjabat menteri ke depan mesti bisa menyederhanakan sejumlah regulasi dan tidak terlampau mencampuri urusan bisnis. “Saat ini terlalu banyak bisnis (migas) yang dicawe-cawe pemerintah. Investor jadi susah masuk,” ucapnya.