Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta ada mitigasi program pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan, mengatakan selain masalah teknis dan pendanaan dalam persiapan program makan bergizi gratis, pemerintah perlu juga membuat mitigasi untuk mengatasi kebocoran anggaran dan conflict of interest dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dia mewanti-wanti jangan sampai program ini hanya menjadi bancakan bagi pejabat atau kementerian tertentu. ”Jangan sampai program makan siang gratis dijadikan bancakan dan bagi-bagi jatah saja, hal ini tentu akan berakibat pada efektivitas dan dampak program. Publik tentu tidak rela jika alokasi anggaran sebesar Rp 71 Triliun akan banyak dihabiskan untuk administrasi, rapat dan koordinasi saja. Oleh sebab itu transparansi anggarannya harus jelas,” ucap Gurnadi seperti dalam keterangan tertulis pada Jumat, 28 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sedangkan Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan menilai anggaran makan bergizi sebesar Rp 71 Triliun terlalu besar. Senyampang itu, program ini disebut belum memiliki skema teknis dalam pelaksanaannya. Dia menilai program ini mesti diuji publik sebelum direalisasikan dalam pemerintahan baru.
“Harusnya terlebih dahulu dilakukan uji publik, jangan sampai di tengah jalan terjadi persoalan,” kata Misbah Hasan.
Berdasarkan simulasi versi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kemen PPN/Bappenas) program makan bergizi gratis membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk 20 ribu porsi pada tahun 2025.
Alokasi tersebut merupakan simulasi awal dari kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp 185,2 triliun per tahun. Adapun sasaran dari program makan bergizi gratis adalah siswa pra-sekolah, SD, SMP, SMA dan Pesantren sebanyak 80 juta pada tahun 2029 untuk tujuan menangani stunting.
Prabowo Subianto Bicara Program Makan Gratis
Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin program makan siang dan susu gratis dapat diwujudkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dia memastikan, pemerintah mendatang mampu merealisasikan program itu sambi tetap menjaga defisit APBN agar tak lebih dari 3 persen.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat merespons pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin pada acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu, 15 Mei 2024. Haslinda bertanya pada Prabowo mengenai sumber pembiayaan yang bakal digunakan untuk membiayai janji kampanye Prabowo, yaitu makan siang dan susu gratis.
“Kami telah mempelajari ini. Kami telah menghitung angka-angkanya, dan kami percaya diri akan dapat mewujudkan itu,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, sebenarnya menjaga defisit APBN agar tak lebih dari 3 persen, bukan suatu keharusan. Dia menilai, banyak negara yang tak menetapkan batas seperti Indonesia. Meski demikian, dia mengatakan, Indonesia punya tradisi untuk selalu berhati-hati dalam mengelola fiskal.
Menurut Prabowo, Indonesia juga merupakan salah satu negara di dunia yang tingkat rasio utang terhadap PDB-nya rendah. "Dan, saat ini, saya pikir ini saatnya untuk lebih berani, tentunya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Prabowo.
Dia mengatakan, untuk mewujudkan program prioritasnya, pemerintah perlu memiliki strategi untuk mengelola anggaran negara. Refocusing anggaran, kata Prabowo, merupakan salah satu strategi yang akan dilakukan agar dapat merealisasikan programnya.
“Kami menghitung itu, dan ada pemfokusan ulang dan mengurangi anggaran untuk program yang tidak penting. Ini adalah soal efisiensi, tata kelola yang baik, pengaturan dan manajemen yang baik,” kata Prabowo.
Prabowo lantas bercerita, saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi sudah menerapkan e-governance. Dia mengatakan, saat ini pengadaan barang atau jasa di seluruh institusi pemerintahan harus melalui e-catalog. Ke depan, kata Prabowo, dia akan melanjutkan digitalisasi dan komputerisasi yang diyakini dapat meningkatkan rasio pajak di Indonesia.
“Kami dapat menghemat banyak uang dengan memangkas yang tak perlu, dan ini akan berkontribusi pada pertumbuhan, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, ya kami sangat percaya diri,” tutur Prabowo.
ADIL AL HASAN | YOHANES MAHARSO
Pilihan Editor: Rugi Rp 1,8 Triliun, Bos Kimia Farma Beberkan Penyebabnya
Foto 
