Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

"Masak jaraknya ke permukiman hanya 21 meter. Ini sangat berisiko. Kok, bisa mendapat izin?" ujar Mulyanto kepada Tempo, Sabtu, 18 Mei 2024.

Mulyanto mendesak pemerintah memastikan izin usaha industri smelter yang diberikan ke perusahaan memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, baik untuk karyawan maupun masyarakat. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.

"Termasuk evaluasi jarak bangunan smelter ke permukiman penduduk," kata Mulyanto. "Pemerintah jangan sekadar memudahkan investasi," tambahnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Kesehatan Komersial

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengkritik Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 soal isu penghapusan kelas 1,2,3 rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bakal menjadi kasta baru. "Perpres Nomor 59 tahun 2024 adalah karpet merah untuk industri asuransi komersial menggerus dan mendegradasi program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), " kata Tulus dihubungi TEMPO melalui pesan singkat pada Ahad, 19 Mei 2024. 

Tulus menyebut setelah program JKN semakin eksis dan pangsa pasar asuransi kesehatan komersial semakin anjlok.  "Sehingga mereke melobi DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) dan Kemenkes untuk membuat JKN KRIS," ujarnya.

Akhirnya, kata Tulus, peserta kelas 1 BPJS kesehatan akan migrasi ke asuransi kesehatan komersial. "Karena peserta kelas I tidak mau di down grade dengan satu kamar 4 orang, tidak mau berbagi kamar dengan yang lain lantaran privasi, kenyamanan dan lainnya. "Jadi ada pihak yang diuntungkan dengan implementasi JKN KRIS dan sisi lain program JKN BPJS Kesehatan akan tergerus," tuturnya. Hal ini menurut Tulus, bakal berujung pada munculnya kasta baru dalam pelayanan kesehatan.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Pemerintah sedang mengejar target pembebasan lahan seluas 2.086 hektare untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tujuannya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah tidak bakal menyengsarakan warga terdampak pembebasan lahan.

Rupanya, sosialisasi itu baru dilakukan belakangan ini. Berdasarkan penjelasan Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kalimantan Timur, Saiduani Nyuk, pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak sejak awal pembangunan. "Setelah diprotes dan dikritik, pihak pembangunan baru merencanakan sosialisasi," katanya ketika dihubungi, Ahad, 19 Mei 2024.

Temuan di lapangan, mayoritas warga pemilik lahan mengaku tidak tahu bahwa tanah dan rumahnya akan digusur. Sehingga muncul berbagai protes.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Kemendag Sebut Pertek Kemenperin Picu Ribuan Kontainer Tertahan di Pelabuhan

Pemerintah mulai melepas ribuan kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sejak Sabtu, 18 Mei 2024. Pelepasan dilakukan secara seremonial oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani.

Pelepasan kontainer tertahan dilakukan bertahap. Sri Mulyani menyebut ada 30 kontainer yang dilepas pada Sabtu, 18 Mei lalu, meliputi 13 kontainer dari JICT Tanjung Priok dan 17 kontainer dari Tanjung Perak. Ia menegaskan pihaknya bakal memonitor perkembangan kontainer-kontainer lain yang akan dikeluarkan untuk memastikan tak ada kendala selama pengeluaran kontainer yang berisi bermacam produk tersebut. 

"Nanti kita monitor bersama kalau ada hal-hal yang masih menghambat nanti kita juga terus monitor dan atasi," tutur Sri Mulyani di Tanjung Priok, Sabtu lalu.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Kemenhub Ungkap Identitas 3 Korban Pesawat Jatuh di Sunburst BSD

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengungkapkan identitas 3 korban pesawat jatuh tipe Tecnam P2006T dengan nomor registrasi PK-IFP di sekitar Lapangan Sunburst, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Minggu, 19 Mei 2024.  

"Adapun korban onboard informasi dari pemilik pesawat perkumpulan penerbangan Indonesia pilot atas nama Captain Pulu Darmawan, co-pilot Captain Suanda dan engineer atas nama Farid Ahmad," kata Adita melalui keterangan tertulisnya pada Minggu malam. Ketiga jasad korban sudah dibawa ke RS Polri untuk identifikasi lebih lanjut.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pilihan Editor: Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik