Tolak Usulan No Work No Pay, Buruh: Melanggar UU Ketenagakerjaan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal angkat bicara soal rencana no work no pay atau tidak bekerja tidak dibayar yang diusulkan pengusaha. Rencana itu dianggap merugikan buruh.

“Kami menolak. Itu melanggar UU (Undang-Undang) Ketenagakerjaan,” kata Said melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 November 2022.

Said mengingatkan upah buruh Indonesia mengacu pada sistem pengupahan bulanan. Artinya, bukan pengupahan harian. Dalam UU Ketenagakerjaan, pengusaha pun tidak boleh memotong gaji pokok.

Said berujar, dalam Pasal 93 UU Ketenagakerjaan, ditegaskan upah buruh harus tetap dibayar jika buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan. Namun jika pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan, masalah itu seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Baca: Buruh Tuntut Kenaikan Upah 13 Persen, Apindo: Paling Rasional 8 - 9 Persen

Karenanya menyikapi rencana itu, buruh menyatakan ingin tetap bekerja, bukan dirumahkan. "Dalih merumahkan untuk menghindari PHK hanya akal-akalan,” ujar Said.

Usulan no work no pay sebelumnya disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX, Selasa, 8 November 2022. Anton mengusulkan peraturan tersebut untuk mengantisipasi gelombang PHK.

“Harapan kami, Permenaker yang mengatur fleksibilitas bekerja dengan prinsip no work no pay,” ujar Anton.

Anton menyatakan risiko PHK tidak terhindarkan. Apalagi jika produksi perusahaan turun 30 hingga 50 persen dalam jangka waktu berbulan-bulan. “Jadi pilihannya memang harus PHK massal. Jadi itu saja kalau boleh ditambahkan,” ucap Anton.

Baca juga: Gelombang PHK, BPS Catat Industri Tekstil Kehilangan 50 Ribu Pekerja

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.