Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai tujuan liburan kelas atas, Maladewa terkenal dengan pantai pasir putihnya, laguna berwarna biru kehijauan, dan terumbu karang yang luas. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, rangkaian 1.192 pulau-pulau kecil itu menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut dan menipisnya sumber air minum. Mereka pun mencari cara untuk melawan dampak krisis iklim itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Lima belas tahun lalu, presiden sebelumnya, Mohamed Nasheed, megungkap kemungkinan warga negaranya menjadi pengungsi lingkungan hidup pertama di dunia dan menjajaki rencana relokasi. Dia ingin Maladewa mulai menabung untuk membeli tanah di negara tetangga India, Sri Lanka atau bahkan jauh di Australia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Namun, presiden saat ini sedang berusaha mencari dana asing sebesar $500 juta (skeitar Rp7,8 triliun) untuk perlindungan pantai supaya warganya bisa tetap tinggal di Tanah Air mereka.
Presiden Maladewa Mohamed Muizzu mengatakan bahwa ia telah membatalkan rencana relokasi warga. Dia mengusulkan reklamasi lahan yang ambisius dan meninggikan pulau-pulau untuk memerangi gelombang yang mengganggu.
Muizzu optimistis dapat memperkuat pesisir negaranya melalui tembok laut seperti yang dibangun di Male, ibu kota negara tersebut. Dia juga mengkategorikan wilayah berisiko sebagai pulau yang aman.
Namun, kelompok lingkungan hidup dan hak asasi manusia punya pendapat beda. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan peningkatan banjir. Apalagi, sekitar 80 persen wilayah Maladewa terletak kurang dari satu meter di atas permukaan laut, sehingga semakin menimbulkan kekhawatiran mengenai kelayakan jangka panjang dari langkah-langkah ini.
Pariwisata, kontributor ekonomi yang penting, menyumbang hampir sepertiga perekonomian Maladewa. Nasib pulau-pulau pantai yang masih asli, yang merupakan daya tarik bagi wisatawan, masih belum pasti. Tembok seperti benteng melindungi pemukiman padat penduduk, sehingga membuat pulau-pulau tersebut rentan.
Reklamasi
Dalam beberapa dekade, Maladewa telah melakukan reklamasi dengan total 30 kilometer persegi, yang membuat wilayah daratan meningkat 10 persen. Mizzu, seorang insinyur sipil lulusan Inggris, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri konstruksi berperan penting dalam pembangunan pulau buatan Hulhumale. Pulau yang berukuran dua kali lipat dari Male, ibu kota Maladewa, terhubung dengan jembatan sepanjang 1,4 kilometer
Reklamasi adalah cara lain Maladewa bertahan. Namun, kelompok lingkungan hidup dan hak asasi manusia menekankan perlunya pelaksanaan proyek reklamasi secara hati-hati agar tidak berbalik menjadi pemicu bencana.
EURONEWS | TIMES OF INDIA
Foto 
